S&P Pertahankan Outlook Stabil Indonesia, Prasasti: Pasar Butuh Kebijakan yang Konsisten

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Keputusan S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia dengan outlook stabil menjadi kabar positif bagi perekonomian nasional. Namun, sinyal ini bukan berarti seluruh tantangan ekonomi telah berakhir. Di tengah berbagai tekanan global dan domestik, konsistensi serta kepastian arah kebijakan dinilai menjadi faktor terpenting untuk menjaga kepercayaan investor.

Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan hasil tersebut. Menurut lembaga itu, pasar tidak hanya melihat isi kebijakan, tetapi juga bagaimana kebijakan dijalankan secara konsisten dan mudah diprediksi.

S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil.

• Baca juga:

  S&P Pertahankan Rating Indonesia di Level Investment Grade, BI: Bukti Kepercayaan Global Tetap Kuat

Research Director Prasasti, Adhi Nugroho Saputro, mengatakan publik perlu melihat kondisi ekonomi secara utuh, bukan hanya berfokus pada satu atau dua indikator.

"Peringkat yang dipertahankan tidak berarti persoalan selesai dan indikator yang melemah tidak otomatis berarti krisis. Yang kita hadapi adalah kombinasi keduanya. Publik perlu terbiasa membaca angka secara utuh, karena dari pembacaan yang utuh itulah respons kebijakan yang tepat bisa lahir," ujarnya di Jakarta, Rabu (16/7/2026).

• Baca juga:

  Luhut Optimistis Ekonomi Indonesia Tetap Tumbuh Meski Kemiskinan Naik, Bonus Demografi Jadi Kunci

Tekanan Ekonomi Masih Terlihat

Prasasti mencatat, keputusan S&P muncul di tengah sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan tekanan.

• Baca juga:

  Pemerintah Nolkan Bea Masuk Impor LPG, Industri Petrokimia Dapat Napas Baru

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 mengalami defisit sebesar US$1,61 miliar, menjadi defisit pertama sejak April 2020.

Sementara itu, Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur turun ke level 46,9 pada Juni 2026 yang menandakan sektor manufaktur masih mengalami kontraksi. Inflasi juga meningkat menjadi 3,34 persen.

Meski demikian, sejumlah indikator fundamental dinilai masih cukup kuat.

Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada kuartal I 2026, menjadi pertumbuhan kuartal pertama tertinggi sejak 2013.

Selain itu, neraca perdagangan kumulatif Januari–Mei 2026 masih mencatat surplus sebesar US$4,03 miliar, sedangkan cadangan devisa mencapai US$145,6 miliar atau setara 5,5 bulan impor. Inflasi pun masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia.

Pasar Butuh Kepastian Arah Kebijakan

Menurut Adhi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan jangka pendek tidak selalu mencerminkan melemahnya fondasi ekonomi Indonesia.

Ia menilai catatan dari S&P justru memberikan pesan penting mengenai pentingnya kepastian arah kebijakan pemerintah.

"Yang menentukan bukan hanya isi kebijakannya, melainkan seberapa bisa diprediksi arahnya dan seberapa konsisten pelaksanaannya. Ini pekerjaan yang bisa dikerjakan, dan hasilnya akan cepat terbaca oleh pasar," katanya.

Defisit Perdagangan Dipicu Harga Energi

Prasasti juga menilai defisit perdagangan pada Mei 2026 tidak dapat langsung diartikan sebagai melemahnya daya saing ekspor nasional.

Berdasarkan data BPS, defisit terutama berasal dari sektor migas yang mencatat defisit US$3,76 miliar akibat lonjakan harga energi dunia. Sementara perdagangan nonmigas masih mencatat surplus sebesar US$2,15 miliar.

Artinya, tekanan lebih banyak berasal dari kenaikan biaya impor energi dibandingkan penurunan kinerja ekspor.

Inflasi Dinilai Bersifat Sementara

Sementara itu, Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, menilai kenaikan inflasi lebih dipengaruhi oleh faktor pasokan dan musim, bukan karena lonjakan permintaan masyarakat.

"Kalau kita bedah, karakter inflasi kita lebih banyak didorong sisi pasokan dan faktor musiman, bukan karena permintaan domestik yang membludak. Inflasi inti kita tetap rendah. Jadi, tekanan harga yang muncul sifatnya sementara, bukan struktural," ujarnya dikutip Antara.

Terkait pelemahan nilai tukar rupiah, Piter menilai penyebabnya tidak hanya berasal dari faktor moneter, tetapi juga dipengaruhi kondisi global serta persepsi terhadap pengelolaan fiskal nasional.

Menurutnya, ketika pemerintah mampu menunjukkan pengelolaan fiskal yang transparan, disiplin, dan kredibel, kepercayaan investor akan meningkat sehingga tekanan terhadap rupiah dapat berkuran