Presiden Prabowo Minta Menteri Cari Skema Terbaik Atasi Utang Kereta Cepat Whoosh

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menterinya mencari skema penyelesaian terbaik untuk mengatasi masalah utang kereta cepat Jakarta–Bandung Whoosh. Permintaan itu disampaikan langsung dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Rabu (29/10/2025) malam.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, Presiden ingin seluruh pihak terkait menghitung ulang secara detail total utang, opsi pembayaran, hingga kemungkinan memperpanjang masa pinjaman.

“Pak Presiden menugaskan Pak Airlangga, Bu Menteri Keuangan, dan CEO Danantara untuk menghitung ulang seluruh detail, termasuk skenario perpanjangan pinjaman. Intinya, pemerintah sedang mencari formula paling realistis dan aman bagi negara,” ujar Prasetyo di Jakarta, Kamis (30/10/2025) malam.

• Baca juga:

  Indonesia Tegas: Pemerintah Tolak Visa Atlet Senam Israel untuk Kejuaraan Dunia di Jakarta

Dalam rapat tersebut hadir sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Seskab Teddy Indra Wijaya.

Fokus Bukan Hanya WhooshPrasetyo menegaskan, pemerintah tidak hanya fokus menyelesaikan persoalan Whoosh, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap sistem transportasi nasional secara menyeluruh.

• Baca juga:

  Prabowo Siapkan Keppres untuk Tuntaskan Utang Proyek Kereta Cepat KCIC, Luhut: Tak Pakai APBN!

“Bukan hanya soal Whoosh. Pemerintah juga sedang membenahi transportasi lain, dari kereta konvensional, bus, hingga kapal laut. Semuanya akan diperbaiki agar pelayanan publik makin efisien,” ujarnya dikutip Antara.

Beban Utang Capai Rp116 Triliun

• Baca juga:

  Mahfud MD Siap Diperiksa KPK soal Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang kini dikenal dengan nama Whoosh tengah menjadi sorotan karena beban utangnya mencapai Rp116 triliun.Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk menanggung utang tersebut.

“Utang proyek Whoosh adalah tanggung jawab BUMN yang terlibat, bukan beban negara. APBN tidak digunakan untuk menutup kewajiban itu,” kata Purbaya.

Negosiasi Ulang ke China

Sementara itu, CEO Danantara yang juga Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria mengungkapkan, timnya terus melakukan negosiasi restrukturisasi dengan pihak China dan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia–China (KCIC).

“Kami akan kembali ke China untuk membahas ulang soal jangka waktu pinjaman, suku bunga, dan denominasi mata uang. Semua ini agar beban keuangan proyek bisa lebih ringan dan berkelanjutan,” jelas Dony di Kantor Kemenkeu, Jakarta.

Pemerintah berharap langkah negosiasi ini dapat menghasilkan kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak, sehingga Whoosh bisa terus beroperasi tanpa membebani keuangan nasional.