Menkeu Purbaya Tegaskan: APBN Tak Akan Tanggung Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

BOGOR, ARAHKITA.COM – Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan menanggung beban utang dari proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Menurut Purbaya, pemerintah mendorong agar pembiayaan proyek strategis nasional itu sepenuhnya diselesaikan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), bukan melalui APBN.

“Kalau ini dibuat Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” ujar Purbaya dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat (10/10/2025).

• Baca juga:

  Whoosh Jadi Proyek Besar, Dubes China Anggap Negosiasi Utang sebagai Hal Wajar

Purbaya menjelaskan, langkah ini diambil agar beban keuangan negara tidak terus bertambah akibat proyek infrastruktur besar.

“Kalau semua ditanggung negara, ya kita lagi yang menanggung semuanya, termasuk dividennya. Jadi ini mau dipisahkan antara sektor swasta dan pemerintah,” jelasnya.

• Baca juga:

  Tok! Rapat Paripurna DPR RI Sahkan UU APBN 2021

Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan dua skema penyelesaian pembiayaan proyek tersebut.

Pertama, pengambilalihan aset infrastruktur kereta cepat oleh Danantara. Kedua, penyuntikan dana tambahan (equity) untuk menjaga keberlanjutan proyek.

• Baca juga:

  Thomas Djiwandono Jadi Wamenkeu II untuk Selaraskan APBN 2025

“Dua opsi ini kami tawarkan. Apakah menambah equity, atau infrastruktur tetap diserahkan ke pemerintah sebagaimana industri perkeretaapian lain,” kata Dony di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

Menurut Dony, proyek KCIC telah memberikan dampak ekonomi positif dengan mempercepat mobilitas masyarakat. Hingga kini, jumlah penumpang mencapai sekitar 30 ribu orang per hari, dan terus meningkat.

“Kita juga harus memperhatikan keberlanjutan KAI itu sendiri. Karena KCIC kini bagian dari KAI, jadi kami mencari solusi terbaik,” tambahnya dilansir Antara.

Dari sisi investasi, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, mengonfirmasi bahwa proses restrukturisasi utang proyek KCIC dengan pihak China masih berlangsung.

“Negosiasi sedang berjalan dengan pemerintah dan perusahaan mitra dari China. Tujuannya untuk menyepakati struktur pembiayaan baru yang lebih berkelanjutan,” kata Rosan, Rabu (8/10/2025).

Rosan menambahkan, restrukturisasi ini bukan hanya solusi jangka pendek, melainkan langkah menyeluruh untuk memperbaiki struktur pembiayaan dan mencegah risiko serupa di masa depan.