Keyword KPK 2026 - Arahkita.com

Home
Keyword: KPK 2026

Kategori Keyword: KPK 2026

Hukum & Kriminalitas

Jumat, 17 April 2026

Program MBG Disorot KPK: Delapan Celah Korupsi Terungkap di Balik Anggaran Ratusan Triliun

KPK mengungkap delapan potensi korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki anggaran hingga....

Hukum & Kriminalitas

Rabu, 15 April 2026

Faizal Assegaf Laporkan Jubir KPK ke Dewas, Soroti Dugaan Pembentukan Opini Publik

Faizal Assegaf melaporkan Jubir KPK ke Dewas terkait dugaan pernyataan tidak sesuai fakta dalam kasus Bea Cukai. Ia merasa

Hukum & Kriminalitas

Minggu, 12 April 2026

Terkuak! Bupati Tulungagung Diduga Klaim Biaya Pribadi ke OPD, dari Sepatu hingga Jamuan Makan

KPK mengungkap dugaan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo kerap mengklaim biaya pribadi ke OPD, mulai dari sepatu...

Hukum & Kriminalitas

Jumat, 13 Maret 2026

KPK Sita Uang Tunai dalam OTT Bupati Cilacap dan 26 Orang

KPK sita uang tunai dalam OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan 26 orang. Status hukum ditentukan dalam 1x24 jam.

Hukum & Kriminalitas

Jumat, 13 Maret 2026

KPK Tangkap 27 Orang dalam OTT di Cilacap, Bupati Syamsul Auliya Ikut Diamankan

KPK tangkap 27 orang dalam OTT di Cilacap, termasuk Bupati Syamsul Auliya Rachman. Ini OTT kesembilan KPK sepanjang 2026.

Hukum & Kriminalitas

Jumat, 06 Maret 2026

KPK Telusuri Aset Fadia Arafiq, Diduga Berkaitan dengan Kasus Korupsi

KPK menelusuri aset Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq terkait kasus korupsi pengadaan outsourcing. Penyidik juga mendalami aliran dana hingga Rp19 miliar.

Hukum & Kriminalitas

Rabu, 04 Maret 2026

KPK Ungkap Konflik Kepentingan dalam Kasus Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan outsourcing, diduga terima Rp5,5 miliar lewat perusahaan keluarga.

Hukum & Kriminalitas

Selasa, 03 Maret 2026

KPK Bawa 11 Orang dari Pekalongan ke Jakarta Usai OTT Bupati Fadia Arafiq

KPK membawa 11 orang dari Pekalongan ke Jakarta usai OTT Bupati Fadia Arafiq. Pemeriksaan intensif dilakukan untuk menentukan status hukum dalam 1x24 jam