-
-
-
Loading
Loading
Dr Bagus Sudarmanto S.Sos M.Si (Dosen Kriminologi FISIP UI Anggota Dewan Redaksi Keadilan.id dan Pengurus Harian PWI Jaya)
Oleh: Dr. Bagus Sudarmanto, S.Sos., M.Si.
Anggota Dewan Redaksi keadilan.id dan Pengurus Harian PWI Jaya.
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai salah satu kebijakan sosial paling ambisius dalam upaya membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tujuannya sederhana tetapi penting: memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang lebih baik.
Masalahnya memang nyata. Data Survei Status Gizi Indonesia menunjukkan angka stunting masih berada di kisaran 21,6 persen pada 2022. Artinya, lebih dari satu dari lima anak Indonesia masih menghadapi risiko gangguan pertumbuhan (Kementerian Kesehatan, 2023). Dalam konteks ini, MBG bukan sekadar program makan siang gratis di sekolah. Ia diposisikan sebagai investasi jangka panjang untuk masa depan generasi bangsa.
Skalanya pun sangat besar. Program ini dirancang menjangkau puluhan juta siswa di seluruh Indonesia. Ketika berjalan penuh, kebutuhan anggarannya diperkirakan bisa mencapai Rp335 triliun (Kementerian Keuangan, 2024). Dengan angka sebesar itu, MBG jelas bukan sekadar program sosial biasa. Ia adalah kebijakan publik raksasa yang keberhasilannya akan berdampak langsung pada kualitas pembangunan manusia Indonesia.
Namun seperti halnya kebijakan besar lainnya, MBG tidak lahir tanpa kritik. Setidaknya ada tiga catatan yang kerap muncul dalam diskusi publik.
Pertama, soal ketepatan sasaran. Apakah program ini sebaiknya diberikan kepada seluruh siswa secara universal, atau lebih difokuskan kepada kelompok anak yang benar-benar rentan secara gizi?
Kedua, soal kapasitas implementasi. Menyediakan makanan untuk jutaan siswa setiap hari tentu bukan perkara sederhana. Dibutuhkan sistem logistik yang rapi, koordinasi lintas lembaga yang solid, serta birokrasi yang mampu bekerja secara efisien.
Ketiga, soal kualitas dan keamanan pangan. Beberapa laporan di daerah bahkan sempat menyinggung dugaan kasus keracunan makanan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam program sebesar ini, pengawasan kualitas makanan menjadi aspek yang tidak bisa dianggap sepele.
Kritik-kritik tersebut mengingatkan kita pada satu hal penting: niat baik saja tidak cukup. Kebijakan besar selalu membutuhkan tata kelola yang baik pula.
Panggung Kebijakan dan Sorotan Media
Di tengah dinamika itu, perhatian media terhadap MBG tentu sangat besar. Setiap kegiatan pembagian makanan di sekolah, kunjungan pejabat ke dapur umum, hingga peluncuran program di berbagai daerah menjadi bahan berita yang menarik. Kamera datang, mikrofon menyala, dan publik pun melihat anak-anak menerima sepiring makanan gratis. Semuanya tampak tertata rapi.
Namun jika diperhatikan, adegan tersebut sering terasa seperti sebuah panggung yang sudah dipersiapkan.
Di sinilah konsep dramaturgi sosial dari Erving Goffman (1959) menjadi relevan. Dalam perspektif ini, kehidupan sosial sering menyerupai sebuah pertunjukan teater. Ada front stage, yaitu ruang di mana para aktor menampilkan peran terbaiknya di hadapan publik.
Dalam konteks MBG, liputan pembagian makanan di sekolah dapat dilihat sebagai panggung depan kebijakan—sebuah simbol bahwa program sedang berjalan dan negara hadir bagi warganya.
Realitas di Balik Panggung
Namun setiap panggung selalu memiliki back stage.
Di belakang layar itulah berbagai proses sebenarnya berlangsung: bagaimana logistik makanan diatur, bagaimana kualitas pangan diawasi, bagaimana koordinasi antar lembaga dijalankan, hingga bagaimana berbagai persoalan teknis muncul di lapangan.Bagian inilah yang sering tidak terlihat dalam sorotan kamera.
Produksi berita memang sering menyederhanakan realitas. Gregg Barak (1994) menyebut fenomena ini sebagai news mystification—ketika kompleksitas realitas sosial dipadatkan menjadi narasi yang lebih dramatis dan mudah dikonsumsi publik.Akibatnya, publik lebih sering melihat simbol kebijakan, bukan proses kebijakan.
Ketika Media Terjebak di Panggung Depan
Tentu saja tidak ada yang salah dengan publikasi kebijakan. Pemerintah memang perlu menyampaikan program-programnya kepada masyarakat, dan media memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi tersebut.
Namun masalah muncul ketika pemberitaan berhenti pada seremoni peluncuran, kunjungan pejabat, atau acara pembagian simbolik.
Dalam kondisi seperti itu, media berisiko berubah menjadi semacam event organizer kebijakan—sibuk meliput panggung depan, tetapi jarang menengok ruang belakang tempat kebijakan benar-benar bekerja.
Padahal, program MBG saat ini masih berada dalam fase belajar kebijakan. Program berskala besar hampir pasti menghadapi berbagai penyesuaian dalam implementasinya.
Perbaikan membutuhkan waktu, pengalaman lapangan, serta ruang bagi evaluasi.
Di sinilah kritik yang sehat justru menjadi bagian penting dari proses pembelajaran kebijakan.
Media tidak cukup hanya berdiri di panggung depan kebijakan. Ia juga perlu membuka pintu menuju panggung belakang kepada publik—menjelaskan tantangan implementasi, menyoroti celah tata kelola, sekaligus memberi ruang bagi proses perbaikan.
Kritik dan Edukasi: Dua Tugas Media
Karena itu, posisi media perlu lebih tegas.Media harus menjalankan dua fungsi sekaligus: mengkritisi dan mengedukasi.
Kritik diperlukan agar kebijakan tidak berjalan tanpa evaluasi. Sementara edukasi penting agar publik memahami bahwa kebijakan besar selalu melalui proses belajar, penyesuaian, dan perbaikan.
Dengan cara itulah media tidak sekadar melaporkan kebijakan, tetapi juga membantu memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar mencapai tujuannya.
Pada akhirnya, MBG bukan sekadar program pemerintah. Ia menyangkut masa depan gizi anak-anak Indonesia.
Program sebesar ini tidak boleh gagal.
Jika panggung kebijakan sudah berdiri megah, media memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa di balik panggung itu, dapur kebijakan benar-benar bekerja.
Sepiring makanan gratis mungkin menjadi simbol kebijakan.
Namun yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa di balik piring itu, kebijakan benar-benar menghadirkan gizi bagi masa depan bangsa.
