Negara Bela Rakyat: Menguji Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia Hari Ini

Oleh: Dr. Jeanne Francoise

Perempuan Pertama Doktor Universitas Pertahanan RI/Dosen Hubungan Internasional President University/Ketua Bidang Pertahanan Pengurus Pusat Pemuda Katolik/Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (2025)

Email: [email protected] 

• Baca juga:

  Era Baru Politik Dunia: Dino Patti Djalal Sebut Dominasi Barat Tak Lagi Tunggal

Opini bersifat pribadi, tidak mewakili institusi tempat bekerja.

• Baca juga:

  Negara Bela Rakyat: Menguji Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia Hari Ini

KEBIJAKAN luar negeri tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ia seharusnya lahir dari denyut kehidupan rakyat, dari kebutuhan nyata di lapangan, dan dari visi besar tentang Indonesia yang berdaulat serta bermartabat. Sebagai akademisi hubungan internasional yang lama bersentuhan dengan komunitas akar rumput, saya melihat ada tiga persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi: karakter kepemimpinan diplomasi, prioritas anggaran nasional, dan kembalinya Pancasila sebagai fondasi utama politik luar negeri.

Pertama, tentang sosok Menteri Luar Negeri. Seorang pemimpin diplomasi idealnya tidak hanya piawai berbicara di podium internasional, tetapi juga akrab dengan ruang-ruang sederhana tempat warga berdiskusi. Kampus, forum organisasi profesi, hingga bedah buku di kafe pinggir jalan adalah laboratorium sosial yang sesungguhnya. Di sanalah denyut kebangsaan terasa nyata. Diplomasi tidak semata urusan pejabat negara; warga biasa pun adalah duta yang membawa identitas Indonesia melalui cara mereka berpakaian, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia.

• Baca juga:

  Bumikan Pancasila, Universitas Budi Luhur Jakarta Gagas Kerja Sama dengan Disdikbud Kabupaten Ende

Kebanggaan memakai batik di forum global, maraknya gastrodiplomasi yang mengenalkan cita rasa Nusantara, hingga kesadaran membayar pajak adalah bentuk diplomasi publik yang hidup. Non-state actors mungkin tidak memiliki jabatan struktural, tetapi mereka menyumbang citra bangsa setiap hari. Karena itu, kebijakan luar negeri semestinya membuka ruang dialog yang lebih hangat dengan mereka, bukan membangun jarak.

Kedua, persoalan prioritas anggaran. Diplomasi memang penting, namun wajah Indonesia di luar negeri sangat ditentukan oleh kualitas kehidupan di dalam negeri. Masih ada anak-anak yang tumbuh dalam kemiskinan ekstrem, kasus gizi buruk, hingga tuntutan pendidikan gratis di berbagai daerah. Dunia akan lebih menghormati Indonesia ketika sumber daya manusianya sehat, terdidik, dan sejahtera—bukan sekadar ramah dan murah senyum.

Karena itu, perencanaan anggaran nasional harus melibatkan ahli finansial secara serius. Alokasi dana untuk kegiatan luar negeri perlu diukur manfaatnya bagi rakyat. Diplomasi yang kuat adalah cermin rumah yang tertata. Nation branding tidak bisa dibangun di atas fondasi rapuh kesejahteraan.

Ketiga, pentingnya kembali pada Pancasila. Politik luar negeri bebas aktif kerap dimaknai sekadar hadir di semua forum internasional demi eksistensi. Padahal esensinya adalah keberpihakan yang etis: membela kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan bumi sebagai rumah bersama. Setiap langkah diplomasi harus memiliki analisis timbal balik—apa keuntungan terukur bagi rakyat Indonesia?

Sayangnya, sistem monitoring dan evaluasi yang berjalan masih bersifat seremonial. Laporan enam bulanan lebih sering menampilkan keberhasilan formal, nyaris tanpa prediksi kegagalan atau indikator dampak jangka panjang. Berbeda dengan tradisi hibah penelitian yang menuntut target jelas dan rencana cadangan, diplomasi kita kerap berjalan tanpa peta manfaat yang konkret.

Akibatnya, kebijakan luar negeri terasa mengikuti arus organisasi internasional tanpa ukuran kepentingan nasional yang tegas. Komunikasi dengan aktor non-negara lemah, pelibatan ahli keuangan minim, dan orientasi pada kesejahteraan rakyat belum menjadi kompas utama.

Waktu tidak pernah benar-benar menunggu. Rakyat tidak diberi kelonggaran saat terlambat membayar pajak, namun negara sering menunda keberpihakan kepada warganya sendiri. Narasi “Bela Negara” harus dilengkapi dengan praktik “Negara Bela Rakyat”. Diplomasi Indonesia perlu berubah sekarang—lebih membumi, terukur, dan berjiwa Pancasila.

Kebijakan luar negeri sejatinya bukan etalase pencitraan, melainkan jembatan menuju kehidupan rakyat yang lebih baik. Jika arah itu dipegang teguh, dunia tidak hanya akan mengenal Indonesia sebagai bangsa ramah, tetapi sebagai bangsa yang adil, cerdas, dan bermartabat.