Prabowo, Board of Peace, dan Uji Nyali Politik Luar Negeri Indonesia di Dunia yang Kian Keras

Oleh: Bobby Ciputra

Ketua AMSI – Angkatan Muda Sosialis Indonesia

Seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak.

• Baca juga:

  Indonesia Tegas: Pemerintah Tolak Visa Atlet Senam Israel untuk Kejuaraan Dunia di Jakarta

UNGKAPAN yang kerap diulang Prabowo Subianto itu kini tak lagi sekadar retorika. Pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss, kalimat tersebut diuji secara nyata ketika Prabowo menandatangani Piagam Board of Peace (BoP) bersama Donald Trump dan Viktor Orbán.

Ini bukan seremoni biasa. Kehadiran para tokoh kuat dunia dalam satu panggung menandai sesuatu yang lebih dalam: pergeseran cara dunia mengelola konflik, kekuasaan, dan perdamaian. Dan Indonesia, di bawah kepemimpinan Prabowo, memilih untuk berada di dalamnya—bukan sebagai penonton.

• Baca juga:

  Trump Undang Rusia Masuk Dewan Perdamaian, Putin Siap Transfer US$1 Miliar

Board of Peace: Perdamaian dalam Logika Kekuasaan Baru

Board of Peace bukan institusi multilateral konvensional. Ia lahir justru dari ketidakpercayaan terhadap tatanan lama. Trump, yang sejak lama skeptis terhadap multilateralisme, membangun BoP sebagai platform alternatif berbasis relasi personal, loyalitas simbolik, dan kendali kuat. Dalam draf piagam setebal 11 halaman, Trump bahkan diposisikan sebagai ketua seumur hidup dengan hak veto absolut.

• Baca juga:

  Momen Davos: Prabowo, Trump, dan Orban Teken Piagam Dewan Perdamaian untuk Gaza

Sebagian negara Barat menolak. Inggris, Prancis, Jerman, dan Norwegia memilih absen. Mereka khawatir BoP akan menggerus legitimasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan kritik terbuka, yang langsung dibalas Trump dengan ancaman tarif 200 persen untuk anggur dan sampanye Prancis. Polanya terang: loyalitas diberi ruang, kritik dibalas tekanan.

Dalam lanskap seperti ini, keputusan Indonesia untuk bergabung tidak serta-merta berarti tunduk. Ia lebih tepat dibaca sebagai langkah realistis dalam dunia yang semakin keras, transaksional, dan multipolar.

Dari Bebas Aktif ke Bebas Manuver

Politik Luar Negeri Bebas Aktif lahir di era Perang Dingin—saat dunia terbagi dua blok besar. Kini, dunia bergerak jauh lebih rumit. Kekuasaan menyebar, institusi global melemah, dan konflik hadir dalam banyak lapis.

Prabowo tidak membuang Bebas Aktif. Ia menafsirkan ulang. Dalam praktiknya, Indonesia kini menjalankan apa yang bisa disebut sebagai Politik Bebas Manuver: bergabung tanpa mengikat, mendekat tanpa menunduk, hadir tanpa larut.

Board of Peace bukan tujuan akhir. Ia alat. Sebuah manuver untuk memastikan Indonesia tercatat sebagai mitra, bukan objek tekanan. Dalam bahasa geopolitik, ini adalah asuransi dini—terutama ketika dunia bergerak cepat dan tak menentu.

Kalkulasi Kepentingan Nasional

Di balik langkah ini, ada hitungan strategis yang tak bisa diabaikan. Salah satunya terkait stabilitas di Laut Natuna Utara. Melalui jalur diplomasi personal yang disukai Trump, Indonesia berupaya mengunci perhatian dan komitmen Amerika Serikat.

Dalam spekulasi geopolitik, kepentingan AS adalah menahan ekspansi klaim China di Laut China Selatan. Kepentingan itu, tanpa harus diucapkan secara eksplisit, sejalan dengan kepentingan Indonesia. Board of Peace memberi ruang komunikasi yang lebih cair, lebih langsung, dan lebih pragmatis.

Bagi negara menengah seperti Indonesia, bertumpu pada satu institusi atau satu poros kekuatan bukan lagi pilihan aman. Dunia pasca-1945 sedang ditantang dari segala arah. Maka, membangun jaring pengaman di berbagai platform menjadi kebutuhan, bukan kemewahan.

Mendayung di Antara Dua Tatanan

Politik Bebas Manuver menempatkan Indonesia di posisi yang menantang. Di satu sisi, ada tatanan lama: PBB, hukum internasional berbasis aturan, dan sentralitas ASEAN. Di sisi lain, muncul tatanan paralel: Board of Peace, aliansi minilateral, dan kekuasaan berbasis relasi personal.

Ketika dua tatanan ini berhadapan—misalnya dalam sengketa kawasan—Indonesia akan terus diuji. Berdiri di PBB dan ASEAN memberi legitimasi luas. Mendekat ke Board of Peace memberi akses langsung ke pusat kekuasaan baru. Keduanya menawarkan keuntungan, sekaligus risiko.

Prabowo tampaknya memainkan keduanya dengan sadar. Namun, tarian diplomatik ini menuntut energi besar, kecermatan tinggi, dan konsistensi prinsip.

Catatan Kritis untuk Masa Depan

Saya memahami logika strategis di balik langkah Presiden Prabowo. Namun, ada risiko jangka panjang yang tak boleh diabaikan. Indonesia harus tetap menjadi pemimpin Global South, demokrasi besar dengan basis sosial kuat, dan suara moral di tengah dunia yang bising.

Politik Bebas Manuver tidak boleh berubah menjadi politik tanpa nilai. Indonesia tidak boleh terserap ke dalam orbit kekuasaan personal—siapa pun tokohnya. Prinsip harus tetap menjadi jangkar: kepentingan nasional, nilai demokrasi, dan solidaritas dengan negara berkembang.

Seribu kawan memang terlalu sedikit. Satu musuh memang terlalu banyak. Namun di antara kawan dan musuh, ada batas yang tak boleh dilanggar: kedaulatan, keadilan, dan kemanusiaan.

Di sanalah ujian sejati Politik Bebas Aktif—dalam kepemimpinan Prabowo—sedang berlangsung.