Perspektif Hubungan Internasional terhadap Aksi Demonstrasi dan Penjarahan Rumah Anggota DPR

Oleh: DR Jeanne Francoise

Perempuan Pertama Doktor Ilmu Pertahanan Universitas Pertahanan RI dan Dosen Tetap Hubungan Internasional President University

Email: [email protected]

• Baca juga:

  Komnas Perempuan: Tiga Aktivis Perempuan Masih Ditahan Pascademo, Soroti Prosedur Penangkapan

Tulisan ini merupakan Opini pribadi, tidak ada kaitan dengan instansi tempat bekerja

• Baca juga:

  BRICS Jadi Arah Baru Negara Berkembang di Era Ketidakpastian Global

TULISAN ini tidak akan mengubah keadaan sudah terlanjur terjadi, juga tidak akan mengembalikan nyawa para korban demo dari semua pihak; rakyat driver ojek online, para ASN di Makassar, dan aparat kepolisian. Namun tulisan ini adalah bentuk keprihatinan penulis sebagai akademisi hubungan internasional dan pertahanan, yang berupaya mendudukkan dunia academia untuk lebih peka terhadap kondisi sosial-ekonomi dan berusaha tidak hanya fokus dalam urusan perkuliahan di dalam kelas.

Dalam sejarahnya, akar munculnya Teori Hubungan Internasional bermula akan kebutuhan dunia terhadap Ilmu Perdamaian dan Resolusi Konflik pasca terjadinya Kedua Perang Besar (Perang Dunia I & Perang Dunia II) serta Perang Asia-Pasifik. Sebab awalnya teori yang dikenal hanya seputar Ilmu Politik, terutama Realisme. Di dalam perkuliahan juga lebih banyak dibahas tentang sejarah monarki, sejarah perang, dan mitologi Yunani.

• Baca juga:

  Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong Resmi Disahkan

Itulah sebabnya Ilmu Hubungan Internasional terbentuk akan adanya gabungan Ilmu Politik, Resolusi Konflik (conflict resolution), Konsep Diplomasi antar-bangsa, dan hak-hak asasi manusia. Para ilmuwan politik kemudian bersepakat untuk lebih mengenal negara-negara di luar negara Barat pemenang perang. Darisitulah muncul konsep Geopolitik yang terkait erat tentang bagaimana cara negara dalam berhubungan baik berdasarkan posisi geografisnya, melakukan diplomasi, menjaga perdamaian dan ketertiban, serta relasiekonomi, misalnya mulai muncul konsep perjanjian perdagangan internasional dan hukum humaniter internasional.

Ilmu Hubungan Internasional juga terbentuk dari kondisi kesadaran kolektif dunia untuk lebih memahami hakekat menjadi manusia, apa saja tujuan hidup ini, apa peran individu bagi negara, dan bagaimana konsep melakukan diplomasi sipil (civilian diplomacy). Agak berbeda dengan ilmu politik yang menempatkan manusia sebagai aktor utama, ilmu hubungan internasional secara halus juga memasukkan unsur system level, yakni faktor-faktor yang membuat seorang warga negara memiliki tujuan, begerak, bekerja, dan hidup sehari-hari untuk diplomasi suatu negara. Antara lain dapat dilihat dari analisis seorang individu warga negara yang mengenakan pakaian adat di luar negeri, sehingga orang dari negara lainpun dapat memahami kebijakan luar negeri, politik dalam negeri, dan keamanan nasional sebuah negara dari representasi individu tersebut.

Dalam kaitannya dengan pertahanan, di Indonesia, semua doktor ilmu pertahanan sudah paham bahwa konsep Keamanan (national security) dan Pertahanan (national defense) Indonesia belum dikonsepkan secara jelas benar. Seperti di Prancis misalnya, Kepolisian di Prancis terbagi menjadi 2 (dua), yakni Polisi Sipil (tidak berhak memegang senjata) yang digaji dan berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Polisi Gendarmerie (berhak memegang senjata) yang digaji oleh Angkatan Bersenjata Prancis dan secara peraturan dikendalikan oleh Kementerian Pertahanan Prancis. Tentu dalam tupoksi, fungsi, dan tugasnya, Polisi Sipil dan Polisi Gendarmerie di Prancis sudah berbagi peran dan tidak tumpang tindih. Malahan saling membantu untuk mencari para teroris di seluruh wilayah perbatasan Prancis pasca serangan teror di Paris tahun 2015.

Indonesia memang sungguh unik, tidak hanya secara Geopolitik Indonesia mengklaim sebagai satu-satunya negara yang dilintasi oleh 2 benua dan 2 samudera, Indonesia juga mengklaim bahwa ideologi negara berupa nilai-nilai universal yang tertuang ke dalam 5 sila atau Pancasila. Dari sila-sila tersebut, penjarahan tentu salah dipandang dari sudut sila manapun, karena penjarahan sama saja mencuri harta milik orang lain secara paksa. Penjarahan di rumah beberapa anggota DPR yang telah terjadi malah membuat penulis teringat akan film ‘Dark Night’, dimana ada sosok Bane, yang mengkomando orang miskin untuk menjarah rumah-rumah orang kaya, mendepak mereka ke luar dari rumahnya, dan mengadili mereka satu per satu karena dianggap sudah korupsi. Dalam film itu, Bane dianggap pahlawan karena sudah menyajikan keadilan. Bane served the justice.

Keunikan Indonesia juga terlihat dalam konteks pertahanan dan keamanan. Seperti yang sudah penulis sebutkan di awal, bahwa Indonesia belum memisahkan dengan jelas peran dan fungsi institusi dalam bidang pertahanan dan keamanan. Salah satu dampak sipil (civil effect) yang sering terjadi adalah ketika terjadi demonsrasi, benturan massa demonstran dengan aparat kepolisian menjadi tidak terhindarkan.

Penulis secara hati-hati menganalisis pola demonstrasi dan kerusuhan yang menjadi khas ketika terjadi di Indonesia adalah akhirnya aparat kepolisian menjadi pihak yang dibenci dan pos-pos kepolisian dibakar. Serta apabila ada postingan sosial-media yang menunjukkan “perdamaian”, langsung dituduh sebagai intelijen atau buzzer pemerintahan yang menyusup. Belum lagi ada postingan-postingan yang mengarah bahwa “ini settingan”, atau “bentukan Barat”. Komentar-komentar seperti ini tentu tidak bisa dilarang, karena menjadi bagian dari opini masing-masing.

Bagi akademisi hubungan internasional dan pertahanan, penulis dapat membagikan banyak teori-teori yang berhubungan dengan kekacauan dalam negeri, seperti misalnya Pragmatisme atau Liberalisme, juga bisa dikaitkan dengan konsep konspirasi dunia, namun terlalu sakit untuk menuliskan bahwa untuk kondisi saat ini, agaknya rakyat tidak perlu membaca berat-berat sudut pandang akademik dan ingin segera secara instant membubarkan DPR.

Dalam sudut pandang ilmu hubungan internasional, demonstrasi dan penjarahan yang terjadi adalah bentuk kerusuhan dalam negeri yang secara langsung mempengaruhi level eksekutif untuk membatasi perjalanan dinas ke luar negeri. Artinya Host di luar negeri juga akan bertanya-tanya ada apa dengan Indonesia dan secara legal formal, level diplomasi menjadi turun, yang tadinya level diplomasi antar-kepala negara, bisa saja kemudian menjadi level antar-menteri. Juga sudah ada peringatan secara resmi di akun Instagram kedutaan-kedutaan besar di Jakarta untuk bekerja Work From Home (WFH) sementara.

Jangan lupakan juga bahwa DPR Komisi I sangat terkait dengan bidang hubungan internasional bagi Indonesia. Dalam bidang pengawasan, Komisi I DPR RI mempunyai tugas: Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi I DPR RI, yakni Bidang Hukum, Politik, Pemerintahan, dan Keamanan. Penulis ingin menegaskan terminologi yang dipakai di Indonesia terkait kebijakan luar negeri adalah ‘politik luar negeri’ (foreign politics). Ini juga unik, sebab artinya urusan luar negeri adalah kepanjangan tangan dari kepentingan dalam negeri. Apabila skenario tuntutan massa demonstran untuk membubarkan DPR disahkan oleh MK, maka tidak ada pengawasan urusan luar negeri dan mungkin Menteri Luar Negeri RI akan langsung lapor kepada kepala negara. Sungguh sedih sekali menjadi kepala negara di Indonesia ini, karena urusan akan menjadi banyak sekali. Semoga tidak terkena asam lambung dan kesehatan tetap terjaga. Tuhan lindungilah negeri ini.

Dampak bidang hubungan internasional akibat demonstrasi lainnya antara lain dalam konteks perdagangan internasional, hubungan ekonomi, kepercayaan dan akuntabilitas lembaga hak-hak asasi manusia, indeks harga saham gabungan, kurs Rupiah terhadap Dollar, dan kelanjutan peran mediator perdamaian di ASEAN menjadi bab tersendiri yang bisa dibahas satu per satu.

Apabila akademisi hubungan internasional ikutan diminta berkomentar tentang aksi demonstrasi, diusahakan ada upaya-upaya Ahimsa ala Mahatma Gandhi, yakni perjuangan tanpa kekerasan yang pernah terjadi di India dan mampu mempengaruhi kebijakan luar negeri Kerajaan Inggris pada waktu itu secara signifikan, namun sekali lagi Indonesia ini sungguh unik. Tidak ada teori ilmu hubungan internasional yang benar-benar pas.Berharap saja DPR segera peka, pemerintah segera membatalkan kenaikan tunjangan gaji dan fasilitas, tidak ada lagi DPR yang korupsi, sehingga massa demonstran merasa terwakili kepentingannya, karena sebuah negara yang sehat adalah yang mampu melaksanakan diplomasi dan hubungan internasional dengan baik demi kepentingan kemakmuran semua individu warga negara. Semoga hidup setiap individu warga negara Indonesia se-makmur Nabi Salomo. Amin.