Berjuang untuk Sejahtera Bersama

Oleh: R. Wahyu Handoko, S.Sos., MM

Aktifis ’98 dan Pemerhati Masalah Sosial, tinggal di Jakarta

SAYA menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang menjadi korban dalam demonstrasi pada 28 Agustus 2025. Semoga amal kebaikannya diterima dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Namun duka ini tidak boleh berhenti sebagai berita sesaat. Ia adalah cermin yang memperlihatkan krisis empati di negeri ini.

Aparat kepolisian yang dinilai lalai hingga mengakibatkan korban luka dan meninggal harus diproses secara transparan. Tanggung jawab hukum tidak bisa dihindari, apalagi ketika menyangkut nyawa rakyat kecil yang sedang memperjuangkan haknya.

Suara Rakyat yang Tak Boleh Diabaikan

Demonstrasi lahir dari akumulasi rasa kecewa. Ia adalah bahasa rakyat ketika jalur aspirasi formal terasa buntu. Eksekutif dan legislatif wajib mendengar jeritan itu, bukan justru menanggapinya dengan arogansi.

Kritik yang disuarakan rakyat terhadap DPR maupun pemerintah bukan sekadar protes, melainkan refleksi nyata atas beban hidup yang semakin berat. Sayangnya, kita masih sering menyaksikan pejabat publik menunjukkan sikap tak peka, bahkan mempertontonkan kegembiraan berlebihan di saat rakyat menjerit karena beban ekonomi.

Tidak ada yang melarang pejabat bergembira. Tetapi, kegembiraan itu harus dibarengi kepekaan sosial. Bagaimana mungkin bisa tertawa lepas sementara buruh, pengemudi ojek online, tukang becak, sopir angkot, pedagang kecil, hingga masyarakat miskin kota terus berjuang dengan penghasilan yang tidak sebanding dengan kebutuhan?

Di sisi lain, anggota DPR RI menerima gaji dan tunjangan hingga Rp104 juta setiap bulan. Pertanyaannya: apakah kinerja mereka sepadan dengan beban rakyat yang mereka wakili? Di tengah krisis multidimensi, para wakil rakyat dan pejabat negara seharusnya justru lebih peka, lebih banyak mendengar, dan lebih banyak berbuat.

Daftar Masalah yang Membelit Rakyat

Tidak bisa dimungkiri, pemerintah memang mencatat beberapa capaian. Tetapi realitas pahit tetap terasa di masyarakat:

Pendapatan minim dan daya beli melemah

Harga beras tembus Rp17.000/kg di Gorontalo

Akses rumah layak masih jauh dari harapan, baik di daerah 3T maupun di perkotaan

Biaya pendidikan yang berat bagi keluarga kecil

Rasa keadilan hukum yang timpang—tajam ke bawah, tumpul ke atas

Maraknya intoleransi beragama

Tekanan pajak yang semakin membebani, seperti kasus di Pati

Peredaran narkoba dan premanisme

Lingkungan yang kian rusak

Upah murah dan praktik outsourcing

Semua ini adalah potret nyata derita rakyat.

Saatnya Dialog, Bukan Arogansi

Solusi dari masalah tersebut bukan kesewenang-wenangan, melainkan dialog sosial yang tulus. Dialog yang mempertemukan pejabat, rakyat, aparat, hingga pengusaha dengan cara elegan, profesional, dan berkeadaban.

Benturan kepentingan di lapangan memang tak bisa dihindari dalam demonstrasi. Namun sikap arogan aparat justru memperburuk keadaan. Jangan lupa, mereka yang turun ke jalan adalah rakyat miskin yang makin terhimpit kebijakan tidak adil.

Kalaupun ada tuduhan bahwa demonstrasi disusupi kepentingan politik, bukankah politik adalah bagian dari dinamika demokrasi? Politik pada hakikatnya adalah sarana untuk memperjuangkan keadilan sosial. Yang merusaknya adalah aktor-aktor politik yang rakus, serakah, dan jauh dari nilai kemanusiaan.

Menutup dengan Harapan

Tragedi Affan Kurniawan adalah pengingat keras: kesejahteraan bersama tidak bisa dicapai tanpa empati, dialog, dan perjuangan lintas kelompok. Semoga Indonesia semakin damai, dan rakyat kecil yang kini menjerit benar-benar bisa merasakan kesejahteraan yang dijanjikan konstitusi.