Ketua DPRD DKI: Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Punya Plus Minus


 Ketua DPRD DKI: Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Punya Plus Minus Seorang saksi partai mencatat hasil penghitungan suara saat rapat pleno rekapitu

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Ketua DPRD DKI Khoirudin menilai wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan melalui pemilihan langsung seperti dalam Pilkada 2024 mempunyai nilai plus dan minus.

"Semuanya ada plus minusnya," kata Khoirudin saat ditemui di hotel kawasan Dharmawangsa Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).

Khoirudin menanggapi hal itu terkait Presiden Prabowo Subianto yang melontarkan wacana adanya pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Plus minus itu berkaca pada pemilihan umum (pemilu) lalu dimana partai kecil sekalipun punya ruang yang sama untuk bisa terpilih.

Salah satunya PKS yang diuntungkan banyak calon terpilih di tingkat nasional yang mampu meraih 53 kursi parlemen.

Dalam artian, PKS mendapatkan sebanyak 12.781.353 suara atau 8,42 persen pada Pemilu legislatif (Pileg) 2024.

Terlepas dari nantinya apakah wacana itu terlaksana atau tidak, dia menekankan bahwa DPRD wilayah DKI Jakarta sudah berpengalaman dalam kehidupan yang dinamis.

"Kalau memang terbaiknya nanti adalah sudah dipilih oleh DPRD, melihat situasi terkini, biaya tinggi (high cost) dalam pelaksanaan pilkada, kita coba nanti lihat," jelasnya.

Sebelumnya, wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD muncul, usai Presiden Prabowo Subianto menyinggung sistem politik di Indonesia yang dinilai mahal dan tidak efisien bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

"Saya lihat, negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu lah milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita....," kata Presiden Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara HUT Ke-60 Partai Golkar, di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

Editor : Farida Denura

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Politik Terbaru