Senator Ini Nilai: Masa Tenang Pilkada, Politik Uang Kejahatan Luar Biasa

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Wakil Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani menilai kejahatan luar biasa pada masa tenang pilkada adalah politik uang.

"Ajaran agama manapun tidak membenarkan adanya 'sogok-menyogok' karena hal itu tidak dibenarkan. Untuk itu tugas penyelenggara harus tegas," kata Benny saat rapat kerja di KPU Provinsi Sulawesi Utara di Manado, Senin (25/6/2018), seperti disampaikan dalam siaran pers yang disampaikan di Jakarta.

Bagi DPD RI, kata dia, pilkada serentak pada dasarnya bagian dari upaya dalam membangun daerah dengan terpilihnya kepala daerah yang dihasilkan oleh sistem demokrasi yang baik dan matang. "Maka proses pelaksanaan pilkada yang jujur dan berintegritas merupakan hal yang sangat penting," ujar Benny.

• Baca juga:

  Berencana Aksi Teror Pilkada Serentak, Densus Tembak Mati Terduga Teroris di Subang

Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak digelar di 171 daerah pada Rabu (27/6). Untuk itu Komite I DPD RI melakukan pengecekan persiapan pilkada serentak khususnya di Sulawesi Utara (Sulut) yang akan digelar di enam kabupaten/kota.

"Memasuki masa tenang ini, maka kami ingin mendapatkan informasi dan data terkait dengan kesiapan KPUD dan Bawaslu Sulut sebagai penyelenggara," kata Benny Rhamdani.

• Baca juga:

  Senator Ini Nilai: Masa Tenang Pilkada, Politik Uang Kejahatan Luar Biasa

Dalam pertemuan yang juga dihadiri senator dari Dapil Sulut Marhany Victor Poly Pua dan Stefanus BAN Liow, menurut Benny, potensi kerawanan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 dapat terjadi pada semua tahapan.

Pada proses pencalonan beberapa waktu lalu misalnya banyak terjadi sengketa pilkada yang timbul karena perbedaan membaca regulasi oleh penyelenggara pemilu.

• Baca juga:

  Bersama Bawaslu Melawan Politik Uang

Persoalan lainnya, kata dia, independensi penyelenggara pilkada di berbagai tingkatan, penyelesaian sengketa pilkada yang sering menimbulkan ketidakpuasan. Benny juga berharap fungsi pengawas pemilu (Bawaslu/Panwaslu) bisa lebih maksimal lagi demi agar pelaksanaan Pilkada berjalan dengan jujur dan adil.

"Ada netralitas birokrasi dan ASN yang selama ini kerap dipertanyakan, karena kadang turut berperan aktif dalam dukung-mendukung kandidat peserta pilkada," kata senator asal Sulut itu.

Sementara itu, Komisioner KPU Provinsi Sulut Salman Saelangi menjelaskan sampai saat ini kesiapan pilkada Sulut berjalan sebagai mestinya.

"Kami juga baru memantau distribusi logistik untuk memastikan tersalurkan. Alhamdulillah tahapan berjalan baik dan situasi kondusif," ujarnya.

Komisioner Bawaslu Sulut Mustari Humagi mengatakan bahwa terkait agenda pengawasan, Bawaslu intensif sampai bawah, yaitu kabupaten/kota.

"Kami telah menyiapkan satu TPS satu orang dari Bawaslu untuk melakukan pengawasan," ucapnya.

Sejauh ini terdapat pelanggaran administratif ASN dan perangkat desa yang sudah dilakukan proses dan terbukti melakukan pelanggaran. Untuk aparat desa sudah diputus oleh pengadilan. "Ada satu kasus yang indikasi pasangan calon menggerakan kekuasan pemerintah. Sudah kami tindak," kata Mustari.