Megawati: Keadilan Sejarah Bung Karno Tak Boleh Berhenti pada Pencabutan TAP MPRS

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa perjuangan menghadirkan keadilan sejarah bagi bangsa Indonesia tidak boleh berhenti hanya pada pencabutan Ketetapan MPRS Nomor 33 Tahun 1967.

Menurut Megawati, pencabutan ketetapan tersebut memang menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah bangsa. Namun, yang tidak kalah penting adalah keberanian untuk melihat sejarah secara jujur, termasuk mengakui berbagai penderitaan politik yang dialami Proklamator Kemerdekaan RI, Soekarno atau Bung Karno.

“Meskipun Ketetapan MPRS Nomor 33 MPRS Tahun ’67 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno telah dicabut, namun bagi saya persoalan sejarah tidak berhenti pada pencabutan sebuah ketetapan. Yang lebih penting adalah bagaimana nurani sejarah itu,” kata Megawati di Jakarta, Senin (17/8/2026).

• Baca juga:

  Bulan Bung Karno 2026 Resmi Ditutup, Megawati Ajak Kader Rawat Nilai Pancasila

Pernyataan tersebut disampaikan Megawati saat menjadi Inspektur Upacara pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Berani Melihat Sejarah dengan Jujur

• Baca juga:

  Bulan Bung Karno 2026 Resmi Ditutup, Megawati Ajak Kader Rawat Nilai Pancasila

Dalam pidatonya, Megawati mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak takut menghadapi sejarah. Baginya, sebuah bangsa yang tidak berani melihat masa lalunya secara jujur justru akan mudah kehilangan arah.

Ia mengingatkan, sejarah bukan sekadar kumpulan peristiwa masa lalu. Sejarah juga menjadi cermin untuk memahami perjalanan bangsa sekaligus membangun masa depan.

• Baca juga:

  Megawati Terima Diplomat Irak, Bahas Geopolitik Timur Tengah hingga Warisan Bung Karno

Bangsa yang tidak berani menghadapi sejarahnya sendiri, kata Megawati, akan rentan terombang-ambing oleh kepentingan dari luar dan pada akhirnya menjadi bangsa yang kerdil.

Karena itu, menurutnya, keadilan sejarah harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya menjaga martabat bangsa.

18 Tahun Bung Karno dalam Penjara, Pengasingan dan Tahanan

Megawati kemudian mengungkap kembali catatan kelam perjalanan politik Bung Karno.

Menurut dia, total sekitar 18 tahun kehidupan Bung Karno dihabiskan dalam penjara, pengasingan, hingga tahanan pada berbagai periode sejarah Indonesia.

Rinciannya, sekitar 12 tahun dijalani Bung Karno dalam penjara dan pengasingan pada masa kolonial Belanda. Kemudian dua tahun dalam pengasingan pada masa revolusi fisik, serta sekitar empat tahun menjalani tahanan rumah tanpa proses pengadilan pada masa Orde Baru.

Megawati menyoroti khusus periode ketika Bung Karno ditempatkan dalam tahanan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Ia menyebut Bung Karno sempat ditempatkan di Istana Bogor, kemudian Batu Tulis, hingga Wisma Yaso tanpa melalui sebuah proses pengadilan.

“Coba kamu bayangkan, Bung Karno itu proklamator, terus tiba-tiba pada zaman Orde Baru, ketika zaman Pak Harto itu, beliau karena Pak Harto ingin menjadi presiden, maka Bung Karno itu dilakukan suatu penahanan,” ujarnya.

Megawati juga mengungkapkan kepedihan keluarga karena selama puluhan tahun tidak memperoleh dokumen atau surat resmi yang menjelaskan secara jelas status hukum penahanan Bung Karno.

Ketika Dunia Menghormati Bung Karno

Di tengah pembahasan mengenai perlakuan terhadap Bung Karno di dalam negeri, Megawati juga menyoroti hal yang menurutnya menjadi sebuah ironi.

Di berbagai negara, nama Bung Karno justru mendapat penghormatan sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah dunia.

Bahkan, nama dan patung Bung Karno diabadikan di sejumlah negara.

“Bulan depan saya diminta ke Uzbekistan untuk meresmikan patung Bung Karno di sana. Mengapa kita di sini malah melecehkan beliau?” kata Megawati dikutip Antara.

Bagi Megawati, penghormatan tersebut menunjukkan bahwa Bung Karno tidak hanya memiliki arti bagi keluarganya, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah Indonesia dan dunia.

Bukan untuk Mewariskan Kebencian

Megawati menegaskan bahwa mengingat kembali perjalanan sejarah Bung Karno bukan bertujuan membangkitkan kebencian ataupun membuka kembali luka lama.

Sebaliknya, ia ingin persoalan tersebut menjadi bagian dari pendidikan sejarah bagi generasi muda.

“Saya berbicara bukan hanya karena saya anak Bung Karno. Saya berbicara sebagai warga bangsa, saya berbicara sebagai warga negara Indonesia,” tutur Megawati.

Menurutnya, Bung Karno bukan hanya milik keluarga Soekarno. Bung Karno merupakan bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia.

Karena itu, sejarah tentang Bung Karno perlu ditempatkan secara proporsional dan jujur agar generasi penerus dapat memahami perjalanan Indonesia secara utuh.

57 Tahun Perjuangan dan Pesan tentang Kebenaran

Megawati juga mengulas perjalanan panjang keluarganya selama 57 tahun hingga akhirnya TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 resmi dicabut.

Perjalanan tersebut, menurut Megawati, memberikan pelajaran penting mengenai keteguhan dalam mempertahankan kebenaran.

“Peristiwa itu mengajarkan satu hal kepada saya, bahwa kebenaran mungkin dapat ditunda, tetapi kebenaran itu tidak akan pernah kehilangan jalannya, dan kebenaran itu pasti menang!” tegasnya.

Pesan tersebut menjadi salah satu penekanan utama Megawati dalam memaknai perjalanan sejarah bangsa.

Baginya, keadilan mungkin membutuhkan waktu panjang untuk diwujudkan. Namun, perjuangan untuk meluruskan sejarah tidak boleh berhenti hanya karena prosesnya berlangsung lama.

Jangan Wariskan Kebencian, Jangan Pula Wariskan Ketidakjujuran

Megawati kemudian berpesan kepada generasi penerus agar tidak mewariskan kebencian akibat konflik masa lalu.

Namun, pada saat yang sama, generasi muda juga tidak boleh mewarisi ketidakjujuran dalam melihat sejarah.

Keduanya harus ditempatkan secara seimbang: tidak hidup dalam dendam, tetapi juga tidak menghapus fakta sejarah.

Menurut Megawati, nilai-nilai perjuangan Bung Karno tetap relevan untuk Indonesia hari ini. Termasuk gagasan Trisakti, Pancasila, serta pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari perjuangan menjaga kedaulatan bangsa.

Pada akhirnya, memahami sejarah bukan sekadar mengenang masa lalu. Sejarah menjadi fondasi untuk menentukan bagaimana Indonesia melangkah ke depan.