Mensesneg Tegaskan Belum Ada Rencana Reshuffle, Presiden Fokus Isi Pos Kosong

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Isu perombakan kabinet kembali mencuat, namun Istana memastikan belum ada rencana untuk itu. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto masih fokus pada stabilitas kerja Kabinet Merah Putih, bukan pada reshuffle.

Pernyataan ini disampaikan Prasetyo saat menjawab pertanyaan wartawan terkait kekosongan sejumlah posisi strategis di pemerintahan, termasuk Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas) serta Wakil Menteri Pertanian (Wamentan).

“Belum, sampai hari ini belum ada rencana reshuffle,” ujar Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026).

• Baca juga:

  Sinyal Reshuffle? Dudung, Jumhur, hingga Hasan Nasbi Datangi Istana Siang Ini

Alih-alih merombak susunan kabinet, pemerintah saat ini lebih memprioritaskan pengisian jabatan yang masih kosong. Sejumlah posisi penting memang belum terisi pasca dinamika yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Kursi Wamenimipas, misalnya, masih kosong sejak Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juni 2026. Sementara itu, posisi Wamentan juga belum terisi setelah Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada akhir Juli 2026.

• Baca juga:

  Prabowo Minta Masyarakat Tak Panik Hadapi Ketegangan Global, Indonesia Harus Tetap Bersatu dan Bijaksana

Sudaryono sendiri telah memastikan mundur dari jabatan Wamentan untuk menghindari rangkap jabatan. Namun hingga kini, belum ada nama baru yang ditunjuk untuk mengisi posisi tersebut.

Meski belum ada reshuffle, Prasetyo menegaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja kabinet tetap berjalan secara rutin. Menurutnya, evaluasi merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang bertujuan memastikan program pemerintah berjalan sesuai target.

• Baca juga:

  Ramai Disorot, Istana Jelaskan Posisi Duduk Prabowo-Gibran saat Sidang Kabinet

“Evaluasi tidak selalu berujung pada reshuffle,” tegasnya dikutip Antara.

Ia menjelaskan, Presiden memiliki parameter tersendiri dalam menilai kinerja para menteri, mulai dari capaian program hingga kualitas komunikasi publik. Aspek komunikasi bahkan menjadi perhatian penting, karena dinilai berpengaruh terhadap persepsi masyarakat.

Jika terdapat penyampaian yang kurang tepat kepada publik, hal itu akan menjadi catatan untuk diperbaiki tanpa harus langsung berujung pada pergantian posisi.

Dengan pendekatan ini, pemerintah ingin menjaga kesinambungan kerja kabinet sekaligus memastikan setiap kementerian tetap fokus pada target yang telah ditetapkan.