-
-
-
Loading
Loading
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah. ANTARA/
JAKARTA, ARAHKITA.COM - PDIP kembali menegaskan arah politiknya di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Partai berlambang banteng itu memilih menjalankan fungsi sebagai penyeimbang, bukan oposisi maupun bagian dari koalisi pemerintah.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan sikap tersebut merupakan keputusan resmi partai yang telah ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP. Karena itu, menurutnya, tidak tepat jika posisi politik partainya dianggap sebagai sikap "abu-abu".
"Kita tidak bisa membandingkan dengan negara-negara Barat yang menjalankan sistem oposisi," kata Said Abdullah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).
Menurut Said, Ketua Umum PDIP telah menegaskan bahwa peran penyeimbang dijalankan secara objektif dan proporsional. Dalam praktiknya, PDIP akan memberikan dukungan terhadap setiap kebijakan pemerintah yang dinilai membawa manfaat bagi masyarakat.
Ia menegaskan, dukungan tersebut akan diberikan tanpa mempertimbangkan keuntungan politik jangka pendek bagi partai.
"Apabila kinerja dan kebijakan pemerintah bagus untuk rakyat, maka pihaknya memberikan dukungan hingga 2029, meskipun PDI Perjuangan tidak mendapatkan manfaat elektoral dari kinerja bagus tersebut," ujarnya.
Sebaliknya, apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dinilai kurang tepat atau tidak berpihak kepada rakyat, PDIP akan menyampaikan kritik dan masukan secara konstruktif. Namun, kritik tersebut bukan bertujuan menjatuhkan pemerintah demi kepentingan elektoral.
Said menilai posisi penyeimbang berbeda secara mendasar dengan sikap oposisi. Menurutnya, oposisi memiliki orientasi politik yang berseberangan secara penuh dengan pemerintahan yang sedang berkuasa.
"Oposisi itu kehendak politiknya berlawanan total dengan pemerintahan berkuasa," kata Said.
Ia menjelaskan bahwa dalam sistem oposisi, kritik sering diarahkan untuk menonjolkan kelemahan pemerintah yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan dukungan publik terhadap penguasa.
Karena itu, PDIP memilih mengambil peran sebagai penyeimbang yang tetap mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus mendukung program-program yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat. Said juga menegaskan bahwa partainya berharap Presiden Prabowo Subianto dapat menjalankan amanah pemerintahan dengan baik hingga akhir masa jabatan pada 2029 sesuai ketentuan konstitusi.
Lebih lanjut, Said mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memahami posisi politik yang diambil PDIP. Bahkan, menurutnya, kepala negara mengapresiasi sikap tersebut karena dianggap memberikan pandangan yang lebih objektif.
"Bapak Presiden sangat sadar bahwa tidak semua pujian itu baik. Melebih-lebihkan pujian ibarat teman malah bisa mengaburkan sikap obyektivitas yang malah diperlukan oleh Bapak Presiden," ujar Ketua Badan Anggaran DPR RI itu.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid meminta PDIP menentukan sikap politik secara tegas, apakah bergabung dengan pemerintahan atau berada di luar sebagai oposisi.
Pernyataan tersebut muncul setelah mencuat isu keterlibatan salah satu kader PDIP dalam aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta beberapa waktu lalu. Menurut Jazilul, partai politik perlu menunjukkan posisi yang jelas agar tidak menimbulkan persepsi ambigu di ruang publik.
"Kalau memang ingin berada di luar pemerintahan, silakan. Tetapi jangan bersikap abu-abu. Itu yang saya maksud," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/6/2026).
Ia menambahkan bahwa partai-partai yang saat ini berada dalam koalisi pemerintah sedang berupaya mengawal realisasi program dan janji Presiden Prabowo. Oleh sebab itu, menurutnya, dibutuhkan soliditas dan persatuan agar target pemerintahan dapat tercapai.
Meski demikian, Jazilul menegaskan bahwa perbedaan pandangan politik tetap dihormati dalam sistem demokrasi. Hanya saja, ia menilai posisi politik PDIP sebaiknya disampaikan secara lebih tegas kepada publik.
