Hasan Nasbi: Bukan Saatnya Provokasi, Indonesia Butuh Persatuan di Tengah Ketidakpastian Global

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, mantan Kepala Kantor Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengingatkan pentingnya menjaga persatuan nasional dan tidak memperkeruh suasana dengan pernyataan provokatif terhadap pemerintah.

Menurut Hasan, kondisi dunia saat ini sedang tidak stabil—mulai dari tekanan ekonomi global, konflik geopolitik, hingga perubahan iklim yang makin ekstrem. Dalam situasi seperti ini, Indonesia justru membutuhkan ketenangan dan soliditas di dalam negeri.

“Situasi dunia sedang tidak baik-baik saja. Ekonomi global kacau, konflik terjadi di berbagai tempat, dan suhu politik internasional memanas. Di tengah kondisi seperti ini, kita seharusnya memperkuat persatuan, bukan justru memancing konflik di dalam negeri,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (5/4/2026).

• Baca juga:

  Sinyal Reshuffle? Dudung, Jumhur, hingga Hasan Nasbi Datangi Istana Siang Ini

Kritik Boleh, Provokasi Jangan

Pernyataan ini disampaikan Hasan sebagai respons terhadap komentar seorang pimpinan lembaga survei yang dinilai bernada provokatif terhadap pemerintah.

• Baca juga:

  Dipuji Prabowo, PDIP Tegaskan Tetap di Luar Pemerintah Demi Jaga Demokrasi

Ia mengaku prihatin karena narasi yang dibangun dinilai tidak sekadar kritik, tetapi cenderung mengarah pada upaya delegitimasi pemerintahan yang sah.

Hasan menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, pergantian kekuasaan memiliki mekanisme yang jelas, yaitu melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, upaya menjatuhkan pemerintah di luar jalur konstitusional dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi itu sendiri.

• Baca juga:

  Hasto Kristiyanto: Ambang Batas Parlemen Harus Disepakati Lewat Dialog dan Kajian Mendalam

“Kalau ingin perubahan, demokrasi sudah menyediakan jalannya lewat pemilu. Bukan dengan memancing emosi publik atau menciptakan kegaduhan,” tegasnya.

Demokrasi Butuh Kedewasaan

Lebih lanjut, Hasan menyayangkan sikap tersebut justru datang dari kalangan yang memiliki latar belakang akademik dan memahami sistem politik.

Menurutnya, demokrasi tidak hanya soal kebebasan berpendapat, tetapi juga tentang tanggung jawab menjaga stabilitas dan menghormati proses yang telah disepakati bersama.

Ia juga menyoroti bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah saat ini relatif tinggi, sehingga narasi yang terlalu provokatif berpotensi menciptakan polarisasi yang tidak perlu.

Jangan Menggerakkan Emosi Publik

Hasan menegaskan, kritik terhadap pemerintah tetap merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun, ada batas yang harus dijaga agar tidak berubah menjadi provokasi yang dapat memecah belah masyarakat.

“Kalau pemerintah tidak melanggar hukum atau konstitusi, lalu ada ajakan untuk menjatuhkan hanya karena ketidakpuasan pribadi, itu bukan demokrasi. Itu justru merusak demokrasi,” ujarnya dikutip Antara.

Di akhir pernyataannya, Hasan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih bijak dalam menyampaikan pendapat, terutama di tengah situasi global yang penuh tantangan.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan energi kolektif untuk bertahan dan berkembang, bukan konflik yang justru melemahkan dari dalam.