Prabowo Tegaskan RI Tak Pernah Janji Sumbang Rp17 Triliun untuk Dewan Perdamaian Trump

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah memiliki komitmen untuk menyumbangkan dana sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp17 triliun kepada Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Pernyataan ini sekaligus meluruskan berbagai spekulasi yang sempat berkembang terkait posisi Indonesia dalam inisiatif global tersebut.

“Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar,” tegas Prabowo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/3/2026).

• Baca juga:

  Presiden Prabowo dan Panglima TNI Bahas Rencana Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza

Menurut Prabowo, sejak awal Indonesia tidak pernah menjanjikan kontribusi dalam bentuk dana, termasuk saat menghadiri forum internasional yang membahas pembentukan dewan tersebut.

Ia menegaskan, hal itu terlihat jelas dari tidak hadirnya Indonesia dalam pertemuan negara-negara penyumbang awal (founding donors) yang digelar di Washington pada 19 Februari lalu.

“Dalam pertemuan itu, masing-masing negara menyampaikan kontribusinya. Indonesia tidak ada di situ, karena sejak awal saya tidak berkomitmen soal uang,” jelasnya.

Fokus pada Misi Perdamaian, Bukan Dana

Alih-alih kontribusi finansial, Indonesia memilih pendekatan yang lebih sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, yakni melalui pengiriman pasukan perdamaian.

Prabowo menyebut Indonesia siap berkontribusi langsung dalam menjaga stabilitas dan keamanan, khususnya bagi masyarakat Gaza.

“Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Langkah ini dinilai sejalan dengan rekam jejak Indonesia yang selama ini aktif dalam misi penjaga perdamaian dunia di bawah naungan PBB.

Peluang Kontribusi Tetap Terbuka

Meski tidak berkomitmen dalam bentuk dana saat ini, pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk berkontribusi di masa depan, terutama jika situasi di Gaza memasuki tahap rekonstruksi.

Prabowo menyebut Indonesia memiliki pengalaman dalam memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta pembangunan fasilitas kesehatan di wilayah konflik.

“Kalau gencatan senjata berhasil dan pembangunan dimulai, bukan tidak mungkin Indonesia ikut serta,” katanya dikutip Antara.

Namun demikian, ia kembali menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada komitmen finansial apa pun dari Indonesia untuk menjadi anggota Dewan Perdamaian tersebut.

Syarat Keanggotaan Jadi Sorotan

Sebelumnya, laporan Bloomberg mengungkap bahwa dalam rancangan piagam Dewan Perdamaian, terdapat syarat kontribusi dana sebesar 1 miliar dolar AS bagi negara yang ingin menjadi anggota tetap.

Keanggotaan dalam dewan tersebut disebut berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang. Namun, negara yang memberikan kontribusi dana besar sejak awal berpotensi mendapatkan posisi lebih permanen.

Isu inilah yang kemudian memicu spekulasi terkait kemungkinan keterlibatan Indonesia dalam skema pendanaan tersebut.

Namun kini, pemerintah menegaskan posisinya: Indonesia memilih berkontribusi melalui aksi nyata di lapangan, bukan melalui komitmen dana besar.