-
-
-
Loading
Loading
Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran Prof. Teuku Rezasyah. /ANTARA/Katriana.
JAKARTA, ARAHKITA.COM — Perubahan besar sedang terjadi dalam lanskap geopolitik global. Jika selama ini dunia berupaya menjaga stabilitas melalui aturan dan kesepakatan internasional, kini arahnya dinilai mulai bergeser ke politik kekuatan—situasi di mana negara besar lebih percaya pada tekanan, dominasi, dan langkah sepihak.
Pandangan itu disampaikan pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, yang menilai dunia tengah memasuki fase persaingan yang lebih rapuh dan sulit diprediksi.
Menurutnya, gejala pergeseran ini terlihat jelas setelah sejumlah langkah Amerika Serikat (AS) yang menuai sorotan internasional, mulai dari tindakan AS di Venezuela hingga wacana pengambilalihan Greenland.
Kritik Dunia Melemah, PBB Tak Cukup Kuat
Saat diwawancarai di Jakarta pada Sabtu (10/1/2026), Rezasyah menjelaskan bahwa Presiden AS Donald Trump tampaknya menilai kritik komunitas internasional terhadap kebijakan Washington relatif tidak mengancam.
Akibatnya, Washington dinilai tidak terdorong untuk menyelesaikan konflik melalui jalur hukum dan mekanisme diplomasi internasional.
“Trump melihat kritik dunia itu lemah, dan PBB sampai sekarang juga belum mampu melahirkan resolusi,” ujar Rezasyah.
Penilaian tersebut memperlihatkan satu hal penting: instrumen global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) makin sulit menjadi “pengendali” ketika negara besar memilih mengandalkan kekuatan politik, ekonomi, hingga militer untuk mencapai kepentingannya.
Dunia Bergerak ke Multipolar yang Tidak Stabil
Rezasyah melihat tatanan global kini menuju multipolar, namun bukan multipolar yang stabil. Kondisi ini membuat banyak negara menjalankan strategi “dua kaki”: menjaga hubungan dengan berbagai pihak sekaligus agar tidak terseret konflik.
Dalam situasi semacam ini, negara yang tidak hati-hati bisa terjebak, baik karena tekanan politik maupun ketegangan antar kekuatan besar.Tak hanya itu, Rezasyah menilai Uni Eropa dan NATO mulai memandang AS sebagai sekutu yang “mengkhawatirkan”. Pandangan tersebut muncul setelah tindakan AS di
Venezuela serta wacana pengambilalihan Greenland dari Denmark, yang memunculkan kesan bahwa peta ancaman telah berubah—dan Rusia dinilai bukan lagi satu-satunya pusat kekhawatiran.
Indonesia Harus Cermat: “Mendayung Antara Dua Karang”
Menariknya, Rezasyah membandingkan posisi Indonesia hari ini dengan ungkapan legendaris Wakil Presiden pertama RI, Mohammad Hatta, yakni “mendayung antara dua karang.”
Artinya, Indonesia harus memainkan diplomasi dengan sangat hati-hati: tidak memicu ketegangan dengan pihak tertentu, namun tetap memperkuat kerja sama internasional yang memberi manfaat nyata bagi kepentingan nasional.
Ia menekankan, Indonesia perlu terus mendorong kerja sama yang berlandaskan prinsip saling menguntungkan dan saling mendukung, terutama untuk menjaga perdamaian dunia dikutip Antara.
Tegaskan Komitmen Perdamaian Dunia dan Prinsip PBB
Rezasyah juga mengingatkan agar Indonesia tetap konsisten menjaga prinsip-prinsip PBB, termasuk komitmen pada perdamaian dunia. Dalam konteks geopolitik yang makin keras, Indonesia harus menegaskan bahwa setiap langkah mempertahankan diri bukanlah agresi, melainkan respons terhadap pelanggaran aturan internasional.
Dengan kata lain, Indonesia harus tetap teguh pada jalur diplomasi, namun di saat bersamaan tidak boleh lengah terhadap perubahan peta kekuatan global yang bergerak cepat.
Latar Belakang: Venezuela dan Isu Greenland
Sebagai konteks, pada 3 Januari 2026, militer AS dilaporkan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, dengan tuduhan terkait “terorisme narkoba”.
Tak lama setelah itu, Trump juga menyampaikan pernyataan bahwa AS akan mengambil alih Greenland dari Denmark dengan alasan keamanan, sehingga memperkuat persepsi bahwa dunia sedang masuk ke era kebijakan luar negeri yang lebih agresif dan berbasis kekuatan.
