-
-
-
Loading
Loading
Tangkapan layar - Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA/Youtube Sekretariat Presiden/pri.
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun Presiden Prabowo Subianto harus menjadi pedoman utama bagi seluruh anggota kabinet. Menurutnya, setiap program pembangunan kementerian dan lembaga harus selaras dengan arah kebijakan presiden, tanpa membawa visi dan misi masing-masing menteri.
"RPJMN ini adalah kompas pembangunan nasional. Tidak ada visi misi menteri, yang ada hanyalah visi misi presiden," ujar Puan saat membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Puan menilai, proses pembangunan membutuhkan komitmen jangka panjang dan konsistensi kebijakan. Ia menekankan pentingnya dukungan politik dari eksekutif melalui kebijakan yang sejalan antarkementerian dan lembaga, sehingga program dalam RPJMN bisa terwujud secara efektif.
DPR, lanjutnya, akan mengawasi jalannya kebijakan tersebut agar tepat sasaran dan memberi manfaat optimal. "DPR RI bersama pemerintah memikul tanggung jawab besar untuk memastikan setiap kebijakan negara, baik dalam politik hukum, pertahanan, pembangunan, maupun anggaran, dirumuskan dengan cermat. Semua risiko dan manfaat, baik jangka pendek maupun panjang, harus diperhitungkan secara menyeluruh," tegasnya.
Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR 2025–2026 tersebut juga dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan pidato kenegaraan terkait Rancangan Undang-Undang APBN 2026 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta.
