-
-
-
Loading
Loading
Politikus senior PDI Perjuangan, Said Abdullah, saat ditemui di sela-sela Kongres Ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Jumat (1/8/2025). (Antaranews)
BADUNG, ARAHKITA.COM — Politikus senior PDI Perjuangan, Said Abdullah, membantah adanya dugaan transaksi politik di balik pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Ia memastikan, pertemuan tersebut tidak berkaitan dengan pemberian amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
“Tidak ada yang transaksional, sama sekali tidak,” tegas Said saat ditemui di sela-sela Kongres Ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Jumat (1/8/2025). Menurutnya, kehadiran Dasco dalam pertemuan itu bukan sesuatu yang dirancang secara instan atau penuh kepentingan tersembunyi.
Said juga menolak anggapan bahwa momen pertemuan tersebut memengaruhi proses pemberian amnesti kepada Hasto. Ia mengingatkan bahwa Kongres PDIP tidak seharusnya ditarik-tarik ke dalam isu politik yang tidak berdasar.
“Bukan itu karakter PDI Perjuangan, bukan pula karakter Ibu Megawati,” ujar Ketua Badan Anggaran DPR RI tersebut dikutip Antara.
Lebih lanjut, Said mengaku tidak mengetahui secara persis kapan dan di mana pertemuan itu terjadi, sebab ia tidak berada dalam rombongan yang menghadiri pertemuan tersebut. Ia menekankan bahwa perjuangan hukum terkait kasus Hasto tetap dijalankan dengan serius di pengadilan.
“Kami berjuang mati-matian. Kalau memang dari awal tahu bakal dapat amnesti, ya kami enggak akan repot-repot batuk-batuk di pengadilan,” katanya, menggambarkan betapa seriusnya langkah hukum yang telah ditempuh.
Sebelumnya, publik dihebohkan dengan unggahan foto pertemuan antara Dasco dan Megawati yang dibagikan melalui akun Instagram @sufmi_dasco, Kamis malam (31/7), sekitar pukul 23.00 WIB. Dalam foto tersebut, Dasco terlihat duduk bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Megawati, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo.
Unggahan itu muncul tak lama setelah DPR menyetujui pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto, yang sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) untuk Harun Masiku serta perintangan penyidikan.
