Puan Maharani Tegaskan Penulisan Ulang Sejarah Jangan Hilangkan Fakta dan Rugikan Siapa Pun

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya menjaga kejujuran sejarah dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah digagas Kementerian Kebudayaan. Ia mengingatkan agar tidak ada jejak sejarah yang dihapus atau diabaikan, demi menghindari kerugian bagi pihak-pihak tertentu.

"Penulisan sejarah harus dilakukan dengan terang dan jelas. Jangan sampai ada pihak yang merasa dilupakan atau dihilangkan. Kita semua harus saling menghargai dan menghormati proses ini," kata Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

Pernyataan ini disampaikan Puan menanggapi sikap Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang tetap melanjutkan proyek penulisan ulang sejarah, meski mendapat sorotan dan permintaan penundaan dari sejumlah anggota Komisi X DPR RI.

• Baca juga:

  Ketua DPR Minta Pemerintah Gandeng Buruh Bahas Aturan Turunan UU Ciptaker

"Ya, nanti kita lihat seperti apa kelanjutannya," ujar Puan diplomatis.

Lebih jauh, Puan menekankan bahwa fakta-fakta sejarah harus menjadi dasar utama dalam penyusunan ulang narasi sejarah bangsa. Ia mengingatkan agar pengakuan sejarah yang pernah disampaikan secara resmi oleh tokoh negara juga mendapat tempat.

• Baca juga:

  Puan Maharani Tegaskan Penulisan Ulang Sejarah Jangan Hilangkan Fakta dan Rugikan Siapa Pun

"Jangan sampai fakta sejarah tidak dihargai. Kita punya catatan penting di tahun 1998, seperti yang disampaikan oleh Presiden ke-3 RI B.J. Habibie dalam pidato kenegaraan. Itu seharusnya jadi pegangan," ujarnya.

Puan menilai bahwa proyek ini perlu melibatkan pandangan sejarawan yang independen, agar penyusunan sejarah tetap objektif dan tidak dibumbui kepentingan politik. Ia juga menyoroti pernyataan Fadli Zon yang menyebut penulisan sejarah sebelumnya terlalu menonjolkan tokoh-tokoh dari Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Kalau memang ada fakta yang tidak relevan, ya harus dibuktikan dengan argumen akademis, bukan asumsi. Apalagi jika sudah pernah diakui oleh Presiden, itu adalah bagian dari sejarah bangsa yang sepatutnya kita hormati," tegas Puan dikutip Antara.

Dengan penekanan pada keterbukaan, transparansi, dan kejujuran dalam menulis sejarah, Puan berharap proyek penulisan ulang ini tidak menjadi ajang pengaburan masa lalu, melainkan upaya merekonstruksi sejarah nasional secara utuh dan adil bagi semua generasi.