Loading
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat memberi keterangan. (Antaranews)
JAKARTA, ARAHKITA.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan anggaran sekitar Rp98 miliar untuk melanjutkan program normalisasi Sungai Ciliwung guna mengatasi banjir yang kerap melanda Ibu Kota.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, menyampaikan bahwa anggaran tersebut masih dapat bertambah seiring pembahasan APBD Perubahan 2025 bersama DPRD.
“Pertama yang akan digarap berada di segmen Pengadegan,” ujar Ika saat ditemui di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (19/5).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah mengeluarkan tiga penetapan lokasi (penlok) untuk normalisasi di kawasan Pengadegan, Cawang, dan Cililitan.
"Wilayah yang berada di sepanjang aliran Sungai Ciliwung, yang disebut menyumbang lebih dari 40 persen potensi banjir Jakarta," terang Pramono Anung.
Terkait penlok tersebut, pihaknya saat ini menunggu surat tugas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Surat tugas sudah keluar, sekarang bulan Mei, Juni. Paling nggak akhir Juni sudah dilaksanakan pembayaran di segmen Pengadegan," jelas Pramono.
Pramono menyebutkan bahwa proyek ini menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan banjir di Ibu Kota sebab kontribusinya dalam banjir di Jakarta mencapai hampir 40 persen.
"Maka penanganan untuk banjir di Jakarta, Sungai Ciliwung, akan kita tangani dengan sungguh-sungguh," katanya.
Proyek normalisasi Sungai Ciliwung sudah dimulai sejak era Gubernur Joko Widodo (Jokowi). Namun normalisasi kembali tersendat dalam beberapa tahun terakhir.
Salah satu hambatan utamanya adalah penolakan dari warga yang bermukim di bantaran sungai dan belum tuntasnya proses relokasi.
Normalisasi Sungai Ciliwung merupakan program kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Data terbaru menunjukkan, dari total rencana normalisasi sepanjang 33,69 kilometer, baru sekitar 17,17 kilometer yang diselesaikan. Sisanya, sepanjang 16,52 kilometer, belum bisa dikerjakan karena belum rampungnya proses pembebasan lahan.