-
-
-
Loading
Loading
Penyerahan buku oleh Wali Kota Tidore Capt.Ali Ibrahim kepada Tim Pansus DPR RI. (Arahkita/Apriyanto Daud)
TIDORE, ARAHKITA.COM - Wali kota Tidore Kepulauan menghadiri Kunjungan Kerja Panitia Khusus DPR RI beserta rombongan di Provinsi Maluku Utara dalam rangka mendapatkan masukan berupa data informasi secara langsung terkait pembahasan rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pansus DPR RI H.M. Amir Uskara bertempat di ruang meeting Restoran Royal Ternate, Senin (2/9/2019).
Turut hadir 6 (enam) Tim Pansus DPR RI, Wakil Gubernur Maluku Utara H.Al Yasin Ali, Akademisi se-Kota Ternate, DPRD Provinsi Maluku Utara, Pemkot Ternate, Pemkot Tidore Kepulauan, Pemkab Halmahera Barat, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat serta DPD KNPI Maluku Utara.
Sambutan Ketua Tim Pansus DPR RI H.M. Amir Uskara mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan rises tim Pansus ini terbagi menjadi 2 daerah di antara Maluku Utara dan Sumatra Barat," Pansus tujuannya mendengarkan masukan yang maksimal dari seluruh stakeholder tentang Undang-Undang Kepulauan dan jika ditetapkan berarti menjadi bagian dari kepentingan untuk masyarakat Daerah Kepulauan karena Maluku Utara merupakan salah satu Daerah Kepulauan yang seharusnya diperhatikan dengan baik," pungkasnya.
Sementara Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim dalam paparannya mengatakan luas daratan Tidore Kepulaun 9.116, 36 Km2 dan lautan 4.746 dari penduduk 100.112 jiwa dengan melihat susunan anggaran APBD jelas sangat sedikit sekali.
"Karena kalau dihitung-hitung penyusunan rumus sebagai APBD penduduk dengan luas daratan ini memang sangat kecil dan tentang rangkaian kesehatan daerah kepulauan akses serta mahalnya biaya fasilitas kesehatan, sarana dan prasarana, ketersediaan obat dan terbatasnnya tenaga kesehatan," ucapnya.
Acara kemudian dilanjutkan dengan Wali Kota Tidore Kepulauan menyerahkan Buku berjudul "Kesehatan Daerah Kepulauan", yang ditulis Dr. Marwan Polisiri kepada Ketua Tim Pansus DPR RI H.M. Amir Uskara.
