Gerakan Nurani Bangsa Bertemu Sri Sultan HB X, Bahas Krisis Kepercayaan Publik hingga RUU Perampasan Aset

YOGYAKARTA, ARAHKITA.COM – Sejumlah tokoh lintas agama, budayawan, akademisi, dan sesepuh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menggelar dialog kebangsaan bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Kamis (23/7/2026).

Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan strategis yang tengah dihadapi Indonesia, mulai dari menurunnya kepercayaan publik hingga pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Tokoh GNB, Alissa Wahid, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari rangkaian silaturahmi kebangsaan yang dilakukan GNB dengan berbagai tokoh nasional untuk menyerap pandangan mengenai kondisi bangsa.

• Baca juga:

  Gerakan Nurani Bangsa Ingatkan Krisis Ekologi: Deforestasi Meluas, Bencana Sumatra Jadi Alarm 2026

"Ini bagian dari perjalanan Gerakan Nurani Bangsa, salah satunya bertemu dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk berdialog tentang kondisi kebangsaan yang sekarang ini," ujar Alissa usai pertemuan di Yogyakarta.

Menurut Alissa, Sri Sultan dipilih sebagai salah satu tokoh yang diajak berdiskusi karena Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat memiliki kontribusi besar dalam sejarah perjalanan Republik Indonesia. Selain pernah menjadi ibu kota sementara negara, Yogyakarta juga memiliki peran penting dalam lahirnya Deklarasi Ciganjur pada 1998 yang menjadi salah satu tonggak reformasi.

• Baca juga:

  Ini Empat Pesan Ayahanda yang Dipegang Teguh Sri Sultan HB X

Sementara itu, tokoh GNB Amin Abdullah mengungkapkan bahwa dialog yang berlangsung sekitar tiga jam turut menyoroti pentingnya segera menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi.

"Saya kira itu sumber dari banyak persoalan. Kalau Undang-Undang Perampasan Aset selesai, insya Allah banyak hal akan mengikuti. Itu menjadi harapan beliau dan juga harapan kami semua," kata Amin.

• Baca juga:

  14 Tahun, tvOne Persembahkan Dialog Kebangsaan ‘Indonesia Bangkit’

Selain isu pemberantasan korupsi, diskusi juga menekankan pentingnya memperkuat akuntabilitas publik. Amin menilai penyelenggara negara tidak cukup hanya mempertanggungjawabkan kinerja kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi juga harus terbuka kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.

Pandangan senada disampaikan mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Menurutnya, banyak persoalan yang berkembang di tengah masyarakat saat ini berakar pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap berbagai institusi negara.

Ia menilai kondisi tersebut dipengaruhi oleh penegakan hukum yang belum konsisten, serta belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas para penyelenggara negara.

"Akuntabilitas publik jangan hanya bersifat administratif. Untuk menjaga dan merawat kepercayaan masyarakat, penyelenggara negara juga harus memberikan pertanggungjawaban yang jelas kepada publik," ujarnya.

Dalam dialog tersebut, Sri Sultan juga memberikan perhatian terhadap pentingnya penguatan penegakan hukum dan peningkatan akuntabilitas publik sebagai langkah untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Gerakan Nurani Bangsa membangun ruang dialog dengan para tokoh nasional guna mencari solusi atas berbagai tantangan kebangsaan yang dihadapi Indonesia.