-
-
-
Loading
Loading
Presiden Joko Widodo (KSP)
SURABAYA, ARAHKITA.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta rencana pembangunan di daerah-daerah juga memasukkan wilayah rawan bencana, sehingga masyarakat tidak mendirikan bangunan di lokasi tersebut.
"Rencana pembangunan ke depan harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana. Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) harus mengerti di mana daerah merah, hijau, dilarang dan diperbolehkan," kata Presiden Joko Widodo, dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 2019, di Jawa Timur Expo, Surabaya, Sabtu (2/2/2019).
Rapat koordinasi itu dihadiri juga oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan 4.000 peserta dari seluruh Indonesia maupun perwakilan negara sahabat.
"Rakyat harus betul-betul dilarang untuk masuk ke dalam tata ruang yang memang sudah diberi tanda merah, artinya mereka harus taat dan patuh kepada rencana tata ruang karena bencana di kita selalu berulang," ujar Presiden Jokowi.
Apalagi menurut Presiden, lokasi yang terkena bencana juga berulang di tempat yang pernah terkena sebelumnya.
"Tempatnya di situ-situ saja, kita semua mengetahui, contohnya di NTB (Nusa Tenggara Barat), tahun 1978 ada, di Palu tahun 1978 atau 1979 ada di situ, ada siklusnya sehingga kalau ada ruang-ruang, tempat-tempat yang memang sudah merah dan berbahaya ya jangan diperbolehkan mendirikan bangunan," kata Presiden.
Menurut Presiden, perencanaan pembangunan di daerah oleh gubernur, bupati maupun Bappeda lama tidak disinggung untuk memasukkan unsur bencana, padahal Indonesia hidup di dalam garis-garis cincin api.
"Kedua, saya juga dilakukan masif pelibatan akademisi, pakar-pakar kebencanaan untuk meneliti, melihat titik mana yang rawan bencana, meneliti, mengkaji, menganalisis, potensi-potensi bencana yang kita miliki supaya kita mampu memprediksi ancaman dan mengantisipasi dan mengurangi dampak bencana," ujar Presiden lagi.
Presiden meminta dalam perencanaan pembangunan di daerah juga melibatkan akademisi dan pakar-pakar kebencanaan.
"Jangan kalau ada bencana baru kita bekerja, bukan itu. Mestinya kita harus mengerti, pakar-pakar di sini ada, meski tidak banyak, tapi ada, sehingga kita tahu misalnya ada megathrust (gempa akibat tumbukan lempengan), pergeseran lempengan," kata Presiden.
Selanjutnya, informasi dari pakar tersebut pun disosialisasikan kepada masyarakat lewat pemuka agama maupun pemerintah daerah setempat.
"Ketiga, apabila ada kejadian bencana maka otomatis kita harus tahu semua, gubernur jadi komandan satgas (satuan tugas) daruratnya dan juga pangdam dan kapolda menjadi wakil komandan satgas untuk membantu gubernur, jangan sedikit-sedikit naik ke pusat, sedikit-sedikit naik ke pusat, ini harus kita tahu semua," ujar Presiden.
Berdasarkan data BNPB, sepanjang tahun 2018 tercatat 2.572 kejadian bencana. Bulan Januari dan Februari adalah puncak bencana banjir, longsor, dan puting beliung. Selama bulan Januari 2019, telah terjadi kejadian bencana 366 yang menyebabkan 94 orang meninggal dan hilang, 149 orang luka-luka, 88.613 orang mengungsi dan terdampak, 4.013 unit rumah rusak meliputi 785 rusak berat, 570 rusak sedang, 2.658 rusak ringan, dan 146 fasilitas umum rusak.
Lebih dari 98 persen bencana yang terjadi merupakan bencana hidrometeorologi selama Januari 2019. Bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sulawesi Selatan merupakan bencana yang banyak menimbulkan korban meninggal dan hilang.
Dalam periode yang sama, yaitu 1 Januari hingga 31 Januari, jumlah kejadian bencana tahun 2019 lebih banyak dari tahun 2018.
Perbandingan bencana antara tahun 2018 dan tahun 2019 menunjukkan bahwa jumlah kejadian bencana naik 57,1 persen, korban meninggal dunia dan hilang naik 308,7 persen, korban luka-luka naik 186,5 persen, korban mengungsi dan terdampak turun turun 49,8 persen, dan jumlah rumah rusak turun 59,7 persen.
