Seskab Teddy Jawab Kritik Dino Patti Djalal soal Lawatan Prabowo ke Luar Negeri

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap berbagai kritik dan masukan dari masyarakat maupun para tokoh nasional. Namun, ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan tidak sampai mengaburkan fakta mengenai hasil yang telah dicapai Indonesia melalui berbagai lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan tersebut disampaikan Teddy sebagai respons atas sejumlah kritik yang dilontarkan mantan Wakil Menteri Luar Negeri sekaligus pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo dalam satu setengah tahun terakhir.

“Ruang untuk setiap masukan tentu kita terima, tetapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai,” kata Teddy dalam tayangan resmi Sekretariat Kabinet yang dirilis di Jakarta, Senin (1/6/2026).

• Baca juga:

  Presiden Prabowo Resmi Naikkan Tukin TNI dan Pegawai Kemhan, Berlaku Lewat Perpres Baru

Dalam tayangan berdurasi lebih dari enam menit itu, Teddy memberikan sejumlah klarifikasi terhadap berbagai poin yang sebelumnya disampaikan Dino melalui media sosial pribadinya.

Apresiasi untuk Kritik yang Disampaikan

• Baca juga:

  Seskab Teddy Ucapkan Gong Xi Fa Cai, Warganet: Pak Mau Angpau

Mengawali penjelasannya, Teddy menyampaikan apresiasi atas kritik yang diberikan Dino. Menurutnya, masukan tersebut disampaikan secara terstruktur dan menunjukkan perhatian terhadap kebijakan luar negeri Indonesia.

“Terima kasih atas masukan yang telah diberikan, sangat cermat dan terstruktur. Beliau adalah diplomat hebat yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri,” ujar Teddy.

• Baca juga:

  Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Presiden Prabowo Keliru soal Mutasi dan Promosi TNI

Meski demikian, ia merasa perlu memberikan penjelasan agar publik memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai tujuan dan hasil dari berbagai kunjungan luar negeri Presiden.

Biaya Tambahan Ditanggung Pribadi Presiden

Salah satu kritik yang menjadi sorotan adalah terkait biaya perjalanan luar negeri Presiden yang dinilai cukup besar.

Menanggapi hal tersebut, Teddy menegaskan bahwa apabila terdapat biaya tambahan di luar anggaran resmi negara, seluruhnya ditanggung secara pribadi oleh Presiden Prabowo.

“Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara, itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” jelasnya.

Jumlah Rombongan Diklaim Jauh Lebih Efisien

Teddy juga menanggapi kritik mengenai ukuran rombongan yang menyertai Presiden dalam kunjungan kenegaraan.

Menurutnya, jumlah personel yang ikut dalam lawatan Presiden Prabowo justru telah dipangkas secara signifikan dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya.

Ia menyebut, jika pada masa lalu jumlah rombongan bisa mencapai lebih dari 120 orang dalam satu perjalanan luar negeri, saat ini jumlah tersebut berkisar antara 50 hingga 60 orang.

“Jumlah rombongan Presiden Prabowo sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dibanding periode sebelumnya,” katanya.

Jadwal Kunjungan Tidak Selalu Bisa Direncanakan Jauh Hari

Dino sebelumnya juga menyarankan agar agenda perjalanan luar negeri Presiden dipetakan setidaknya satu tahun sebelumnya dan diumumkan kepada publik lebih awal.

Menanggapi hal itu, Teddy menjelaskan bahwa agenda diplomasi Presiden terbagi menjadi dua kategori, yaitu agenda rutin tahunan dan agenda yang muncul karena dinamika global yang berkembang cepat.

Menurutnya, kondisi geopolitik dunia saat ini sangat dinamis sehingga tidak semua kunjungan dapat direncanakan jauh-jauh hari.

“Perkembangan dunia global sangat dinamis, bahkan berubah dari hari ke hari. Karena itu ada agenda tahunan, tetapi ada juga agenda yang harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan situasi internasional,” ujarnya.

Agenda tahunan yang dimaksud antara lain meliputi pertemuan tingkat tinggi seperti KTT ASEAN, KTT G20, KTT APEC, KTT BRICS, hingga Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sementara itu, agenda yang bersifat mendesak biasanya berkaitan dengan perkembangan konflik internasional, krisis kawasan, hingga isu kemanusiaan global, termasuk situasi di Timur Tengah dan Palestina.

Diplomasi Dibangun dari Hubungan Personal

Teddy juga menyoroti kritik yang mempertanyakan frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo.

Menurutnya, sebagai pemimpin baru di tengah situasi global yang penuh tantangan, Prabowo perlu membangun komunikasi dan hubungan yang kuat dengan para pemimpin dunia.

Ia menilai hubungan internasional tidak bisa dibangun secara instan ketika suatu negara sedang menghadapi krisis.

“Kita harus membangun hubungan yang baik terlebih dahulu. Ketika suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa saling membantu,” ujarnya.

Lebih lanjut, Teddy menjelaskan bahwa salah satu pendekatan diplomasi yang digunakan Presiden Prabowo adalah membangun kedekatan personal dengan para pemimpin negara sahabat.

Menurutnya, hubungan emosional dan komunikasi langsung antarpemimpin sering kali menjadi faktor penting dalam diplomasi modern.

“Perlu ada kedekatan pribadi dan kedekatan emosional antarpemimpin, baik yang terlihat publik maupun yang berlangsung tertutup. Itulah diplomasi. Jadi, tidak tepat jika semua kunjungan itu dianggap hanya seremonial atau sekadar menunjukkan gengsi,” kata Teddy dikutip Antara.

Ia menegaskan bahwa capaian diplomasi Indonesia selama satu setengah tahun terakhir perlu dilihat secara menyeluruh sebelum menarik kesimpulan mengenai efektivitas lawatan luar negeri Presiden. 

“Kita harus melihat apa saja yang sudah dicapai dalam satu setengah tahun terakhir ini,” pungkasnya.