Wamenaker Pastikan Pemerintah Antisipasi PHK di Tengah Dampak Geopolitik Global

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Pemerintah terus memperkuat langkah antisipasi untuk mencegah meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah tekanan geopolitik global yang semakin memanas akibat konflik di Timur Tengah.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menegaskan pemerintah saat ini fokus menjaga stabilitas lapangan pekerjaan agar angka pengangguran di Indonesia tidak semakin bertambah.

“Nah, kita segera mengantisipasi terjadinya PHK yang bisa membuat banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia,” ujar Afriansyah di Jakarta, Minggu (17/5/2026).

• Baca juga:

  Noel Minta Maaf kepada Prabowo Usai Divonis Penjara dalam Kasus Sertifikasi K3

Pernyataan itu disampaikan saat dirinya menghadiri kegiatan Patriot Move 2026 yang digelar Kementerian Transmigrasi dan dirangkaikan dengan lari bersama peserta Ekspedisi Patriot pada momentum Car Free Day di kawasan Bundaran HI.

Menurut Afriansyah, kondisi geopolitik global saat ini memberi tekanan terhadap perekonomian berbagai negara, termasuk Indonesia. Karena itu, pemerintah terus memantau perkembangan situasi dunia agar dampaknya terhadap sektor ketenagakerjaan nasional dapat diminimalkan.

• Baca juga:

  Fenomena ‘Hopeless‘: 2,7 Juta Orang Indonesia Menyerah Cari Kerja

“Kita juga sekarang pada tahap kondisi global dunia, perang, ini berdampak kepada semua negara termasuk Indonesia,” katanya.

Ia mengungkapkan tingkat pengangguran di Indonesia saat ini berada di angka sekitar 7,4 juta orang atau setara 4,3 persen dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk terus memperluas peluang kerja dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja nasional.

• Baca juga:

  Magang Nasional Jadi Jembatan Strategis Dunia Pendidikan dan Industri

Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah memperluas Program Magang Nasional. Pada 2026, kuota peserta program itu ditingkatkan dari 100 ribu menjadi 150 ribu orang.

Afriansyah menjelaskan, program magang tersebut diharapkan dapat membantu lulusan baru memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan keterampilan agar lebih siap menghadapi kebutuhan industri yang semakin kompetitif.

“Untuk tahun 2026, Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga membuka insya Allah lowongan sekitar 150 ribu, jadi dari 100 ribu naik menjadi 150 ribu,” jelasnya.

Selain memperluas program magang, pemerintah juga membuka pelatihan vokasi nasional bagi lulusan SMA dan SMK melalui balai pelatihan kerja di berbagai daerah.

Program tersebut menyediakan sekitar 70 ribu kuota pelatihan yang dapat diakses masyarakat melalui aplikasi SIAPKerja. Peserta tidak hanya mendapatkan pelatihan gratis, tetapi juga memperoleh uang saku harian sebesar Rp20 ribu selama mengikuti program.

“Silakan mendaftar dan mengikuti. Pendaftarannya di aplikasi SIAPKerja. Di situlah nanti teman-teman bisa ikut mendaftar di magang hub, kemudian juga ikut di vokasi nasional atau pelatihan vokasi nasional,” ujar Afriansyah.

Ia menambahkan, penguatan ekonomi rakyat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi fondasi penting bagi Indonesia dalam menghadapi tekanan ekonomi global yang terus berubah.

Pemerintah pun optimistis perluasan pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, hingga penempatan tenaga kerja di berbagai daerah dapat membantu masyarakat tetap memiliki peluang kerja di tengah situasi dunia yang tidak menentu.