Indeks Persepsi Korupsi 2025: Alarm Dunia yang Kian Nyaring

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Dunia sedang berada di persimpangan berbahaya. Krisis iklim belum mereda, konflik bersenjata terus meluas, sementara rivalitas geopolitik makin menajam. Di tengah pusaran itu, satu penyakit lama justru kian menguat: korupsi.

Laporan Corruption Perceptions Index (CPI) 2025 yang dirilis Transparency International membawa kabar suram. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade, rata-rata skor global turun menjadi 42 dari 100. Artinya, persepsi publik terhadap integritas sektor publik dunia semakin memburuk.

Mayoritas Negara Gagal

• Baca juga:

  Peta Naik–Turun CPI 2025: Ketika Negara Mapan Ikut Tergelincir

Dari 182 negara yang disurvei, 122 negara memperoleh skor di bawah 50—batas yang menandakan masalah korupsi serius. Lebih mencemaskan lagi, jumlah negara yang dianggap sangat bersih (skor di atas 80) menyusut drastis: dari 12 negara satu dekade lalu, kini tinggal lima negara saja.

Negara-negara demokrasi mapan pun ikut terseret arus penurunan. Amerika Serikat berada di skor 64, Inggris 70, Prancis 66, bahkan Selandia Baru yang lama dipuji sebagai teladan turun ke 81. Pesannya jelas: demokrasi tidak otomatis kebal dari korupsi.

Mengapa Ini Terjadi?

Banyak pemimpin politik menjadikan alasan keamanan, ekonomi, atau ketegangan geopolitik untuk memusatkan kekuasaan. Mekanisme kontrol dilemahkan, kritik dibungkam, dan komitmen antikorupsi diperlakukan sebagai pilihan, bukan kewajiban.

Di berbagai negara, organisasi masyarakat sipil dibatasi lewat regulasi baru, akses pendanaan dipersempit, bahkan ada yang dibubarkan. Jurnalis investigatif dan pelapor pelanggaran menghadapi intimidasi. Saat ruang sipil menyempit, korupsi menemukan rumahnya.

Dampak yang Nyata di Meja Makan

Korupsi bukan sekadar angka dalam laporan. Ia menjelma layanan kesehatan yang buruk, sekolah tanpa fasilitas, jalan yang cepat rusak, dan harga kebutuhan yang melonjak.

Tahun 2025 bahkan diwarnai gelombang protes generasi muda di sejumlah negara seperti Serbia dan Peru. Mereka turun ke jalan karena merasa elite berkuasa sibuk memperkaya diri, sementara masa depan publik dibiarkan buram.

Demokrasi vs Otoritarianisme

Data CPI memperlihatkan kontras mencolok:

• Negara demokrasi penuh rata-rata skor 71
• Demokrasi cacat di angka 47
• Rezim non-demokratis hanya 32

Tanpa peradilan independen, media bebas, dan pemilu jujur, perang melawan korupsi hampir mustahil dimenangkan.