Persoalan PBI BPJS: Data Lemah, Rakyat Jadi Tertuduh

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Polemik seputar Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan kembali mengemuka. Ketua Umum Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, Agung Nugroho, menegaskan bahwa akar masalah bukan terletak pada perilaku masyarakat, melainkan pada lemahnya integrasi dan pembaruan data pemerintah.Menurut Agung, ketidaksinkronan data antar-instansi, proses verifikasi lapangan yang lambat, serta minimnya pembaruan kondisi ekonomi warga menjadi sumber utama kekacauan penetapan peserta PBI.

“Masalah ini terus berulang karena data kita tidak real time. Banyak perubahan ekonomi masyarakat yang tidak tercatat dengan cepat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Agung juga menyoroti pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mencontohkan pemilik kartu kredit dengan limit Rp20 juta sebagai pihak yang tidak layak menerima PBI. Ia menilai ilustrasi tersebut terlalu menyederhanakan persoalan dan berpotensi membangun opini keliru.

• Baca juga:

  Bayi Baru Lahir dari Peserta PBI Kini Otomatis Ditanggung BPJS Kesehatan, Tak Perlu Daftar

“Seolah-olah ketidaktepatan sasaran PBI disebabkan oleh ketidakjujuran warga. Padahal negara yang menetapkan status PBI melalui DTKS, verifikasi BPS, dan pemerintah daerah. Kalau ada yang meleset, yang salah ya sistemnya, bukan rakyatnya,” tegas Agung.

Ia mengingatkan bahwa penggunaan limit kartu kredit sebagai indikator kesejahteraan sangat problematis. Limit hanyalah plafon, bukan cerminan pendapatan atau kemampuan ekonomi riil seseorang.

“Tanpa integrasi data perbankan, pajak, dan kependudukan yang kuat, ukuran seperti itu menyesatkan. Akibatnya, yang muncul justru stigma bahwa rakyat memanfaatkan celah bantuan,” lanjutnya dikutip Antara.

Agung menilai persoalan PBI adalah problem struktural yang seharusnya dijawab dengan perbaikan tata kelola data nasional. Selama pembaruan data masih lambat dan antar-lembaga berjalan sendiri-sendiri, kesalahan sasaran akan terus terjadi.

“Yang dibutuhkan bukan menyalahkan warga, tapi keberanian membenahi sistem. Integrasi data harus menjadi prioritas, agar kebijakan sosial benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.