Warga JGC Turun ke Jalan: Protes Bau RDF Rorotan dan Infrastruktur yang Kian Rusak

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Puluhan warga yang tinggal di kawasan Jakarta Garden City (JGC), Cakung, Jakarta Timur, turun ke jalan pada Sabtu (17/1/2026). Mereka menyuarakan keluhan soal bau sampah yang diduga berasal dari aktivitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, sekaligus menagih perbaikan infrastruktur yang dinilai semakin memprihatinkan.

Aksi tersebut dipusatkan di depan Sales Gallery JGC. Massa berasal dari tiga klaster, yakni Shinano, Savoi, dan Mahakam. Para peserta aksi kompak mengenakan pakaian putih dan celana biru, sembari membawa spanduk berisi tuntutan kepada pengelola kawasan.

Ketua RT 18 RW 14 Klaster Shinano JGC, Wahyu Maryono, menyampaikan bahwa masalah utama yang mereka soroti adalah polusi bau yang sudah mengganggu kenyamanan, bahkan dinilai berdampak pada kesehatan warga.

“Kami meminta penuntasan masalah polusi bau sampah RDF,” kata Wahyu, Sabtu (17/1/2026).

Warga mendesak manajemen JGC bertanggung jawab, baik secara moral maupun teknis, atas kondisi yang terjadi. Mereka menilai perlu ada langkah nyata, bukan sekadar respons sementara.

“Kami menuntut adanya solusi konkret dan permanen guna mengembalikan kualitas udara yang bersih di kawasan JGC,” ujarnya.

Tanam Pohon Pisang di Jalan Rusak

Selain menyuarakan tuntutan lewat orasi, warga juga melakukan aksi simbolik: menanam pohon pisang pada jalan yang berlubang dan rusak. Aksi itu menjadi bentuk protes sekaligus sindiran agar perbaikan infrastruktur tidak sekadar menjadi wacana.

Wahyu mengatakan, banyak ruas jalan di lingkungan JGC yang mulai mengalami kerusakan, sehingga mengganggu mobilitas dan keselamatan penghuni. Karena itu, mereka meminta perbaikan dilakukan secara menyeluruh.

“Kami mendesak manajemen JGC untuk segera melakukan rehabilitasi total terhadap jalan-jalan yang rusak di wilayah kawasan,” katanya.

Tak hanya jalan, warga juga menuntut perawatan berkala fasilitas umum. Termasuk di antaranya penguatan tembok serta pagar pembatas antar-klaster, yang dinilai penting untuk menjaga aspek keamanan kawasan hunian.

Tuntut Pengelolaan Klaster Mandiri dan Transparansi IPKL

Dalam tuntutannya, warga juga meminta hak pengelolaan klaster secara mandiri. Mereka ingin pengelolaan lingkungan klaster dilakukan sepenuhnya oleh warga tanpa intervensi pihak lain.

Warga pun meminta manajemen menghentikan campur tangan pihak ketiga yang selama ini dinilai membuat pengelolaan tidak efektif dan merugikan warga. “Kami meminta manajemen untuk menghentikan segala bentuk intervensi maupun campur tangan pihak ketiga,” ujar Wahyu dikutip Antara.

Selain itu, tuntutan lain yang ikut mengemuka adalah soal transparansi penggunaan dana IPKL yang selama ini dihimpun dari warga. Mereka meminta ada penjelasan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami meminta manajemen melaporkan penggunaan uang publik atau masyarakat yang dihimpun dari IPKL warga selama ini,” kata dia.