Gerakan Nurani Bangsa Ingatkan Krisis Ekologi: Deforestasi Meluas, Bencana Sumatra Jadi Alarm 2026

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Gerakan Nurani Bangsa menyoroti krisis ekologis yang dinilai makin mengkhawatirkan di Indonesia. Dalam Pesan Kebangsaan Awal Tahun 2026, mereka menyebut kerusakan lingkungan dan menurunnya daya dukung alam telah mendorong bencana berulang di berbagai wilayah.

Gerakan ini menyatakan, selain isu demokrasi dan tata kelola, persoalan lingkungan hidup harus ditangani secara menyeluruh hingga menyasar akar masalah. Mereka menilai eksploitasi alam yang tidak bertanggung jawab—ditambah penegakan hukum yang lemah—membuat bencana ekologis kerap terjadi dari tahun ke tahun.

Pesan Kebangsaan disampaikan kepada media, Selasa (13/1/2026) dan ditandatangani tokoh-tokoh nasional lintas agama dan intelektual, antara lain Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Omi Komaria Nurcholish Madjid, M Quraish Shihab, K.H Mustofa Bisri, Mgr Ignatius Kardinal Suharyo, Bhante Sri Pannyavaro Mahathera, Pdt Jacky Manuputty, Amin Abdullah, Komaruddin Hidayat, hingga Alissa Q Wahid.

• Baca juga:

  Berdiri dan Menatap: Refleksi Seorang Suster atas Bencana Indonesia

Tutupan Hutan Menyusut

Gerakan Nurani Bangsa mengutip data FAO tentang penyusutan kawasan hutan Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Pada 1990, total luas kawasan hutan nasional disebut mencapai 118,5 juta hektare. Namun pada 2020 menyusut hingga tersisa 92,1 juta hektare.

• Baca juga:

  Dosa Ekologis di Sumatra: PMKRI Desak Hentikan Deforestasi dan Tetapkan Bencana Nasional

Kondisi tersebut dinilai ikut menekan daya dukung lingkungan dan memperparah risiko bencana.“Daya dukung lingkungan di Indonesia semakin menurun,” tulis pernyataan tersebut.

Bencana Ekologis di Banyak Wilayah

• Baca juga:

  Gerakan Nurani Bangsa Ingatkan Krisis Ekologi: Deforestasi Meluas, Bencana Sumatra Jadi Alarm 2026

Gerakan Nurani Bangsa menilai kerusakan lingkungan mendorong bencana ekologis di berbagai daerah seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Dampaknya bukan hanya korban jiwa dan kerusakan rumah, tetapi juga menghantam infrastruktur layanan publik yang menjadi penopang kehidupan masyarakat.

Mereka secara khusus menyoroti bencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatra. Berdasarkan data BNPB per 11 Januari 2026, bencana tersebut disebut menyebabkan 1.180 korban meninggal dunia, 145 orang hilang, dan 238 ribu pengungsi.

Selain itu, bencana yang berdampak pada 53 kabupaten tersebut mengakibatkan rusaknya 175 ribu rumah. Kerusakan juga dilaporkan meluas pada ribuan sekolah, ratusan pusat kesehatan, puluhan jembatan, hingga akses transportasi.

Gerakan Nurani Bangsa menyebut situasi ini harus menjadi alarm serius di awal 2026, karena bencana ekologis bukan sekadar kejadian alam, tetapi juga terkait kebijakan pengelolaan sumber daya yang tak berkelanjutan.

Pemerintah Diminta Tegas Lindungi Alam

Pada bagian pesan kebangsaan, Gerakan Nurani Bangsa meminta Presiden dan para pembantu menjalankan kebijakan yang memastikan kekayaan dan kelestarian alam Indonesia terjaga.

Mereka menekankan kebijakan negara perlu berorientasi pada peningkatan daya dukung lingkungan dan menindak tegas semua pihak yang merusak alam berdasarkan hukum yang berlaku.

Selain itu, seluruh agenda berbangsa dan bernegara dinilai harus disandarkan pada kemaslahatan rakyat serta masa depan negara secara berkelanjutan—bukan kepentingan jangka pendek segelintir pihak.

Tahun 2026 Diminta Jadi Momentum Berbenah

Mereka menyatakan, pergantian tahun semestinya menjadi kesempatan untuk mengevaluasi arah pembangunan. Harapan publik terhadap pemerintah untuk menegakkan hukum, memberantas korupsi, menjaga kelestarian lingkungan, dan menghormati HAM disebut harus dijawab dengan langkah nyata.

Gerakan Nurani Bangsa menegaskan, tahun baru seharusnya menjadi ruang aman bagi warga negara untuk terlibat secara bermakna, termasuk dalam pengawasan kebijakan publik yang berdampak pada lingkungan dan ruang hidup masyarakat.

Pesan Kebangsaan itu turut ditandatangani oleh Erry Riyana Hardjapamekas, Karlina Rohima Supelli, Slamet Rahardjo, dr Umar Wahid, Pdt Gomar Gultom, Frans Magniz Suseno SJ, A Setyo Wibowo SJ, Laode Muhammad Syarif, Ery Seda, dan Lukman Hakim Saifuddin.

Gerakan Nurani Bangsa menyatakan akan terus menjadi gerakan etis dan non-partisan yang mendorong kerja bersama seluruh elemen bangsa, demi terwujudnya cita-cita Indonesia yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan.