Ekonomi Aceh Diklaim Pulih, Tokoh Adat Nilai Pernyataan BNPB Menyesatkan

ACEH TENGAH, ARAHKITA.COM — Klaim pemulihan ekonomi Aceh pascabencana banjir dan tanah longsor menuai kritik keras dari tokoh adat setempat. Ketua Umum Pasak Opat Nenggeri Linge, Zam Zam Mubarak, menilai pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak mencerminkan realitas di lapangan.

Sebelumnya, BNPB melalui Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi, Abdul Muhari, menyebut aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah Aceh mulai bergerak kembali. Indikator yang disampaikan antara lain beroperasinya pasar tradisional di Aceh Tamiang, Pidie Jaya, dan Meureudu.

Namun menurut Zam Zam, kesimpulan tersebut terlalu dini dan berpotensi menyesatkan publik serta pemerintah pusat dalam membaca kondisi masyarakat terdampak.

• Baca juga:

  Presiden Prabowo Pimpin Rapat Darurat Penanganan Bencana di Aceh

“Pernyataan itu tidak menggambarkan situasi riil di lapangan. Di banyak wilayah pedalaman, warga masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Ekonomi belum pulih,” ujar Zam Zam, Senin (5/1/2026).

Ia menegaskan, berfungsinya pasar tidak otomatis menandakan ekonomi kembali normal. Banyak pelaku usaha kecil, petani, dan pedagang masih terjebak kerugian besar akibat banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025.

• Baca juga:

  Ekonomi Aceh Diklaim Pulih, Tokoh Adat Nilai Pernyataan BNPB Menyesatkan

“Pasar buka, tapi daya beli masyarakat turun drastis. Distribusi barang belum lancar, dan banyak warga kehilangan sumber penghasilan. Ini fakta yang kami temui langsung,” katanya.

Lebih jauh, Zam Zam mengkritik pendekatan BNPB yang dinilai terlalu mengedepankan narasi optimistis, tanpa menyerap suara korban bencana secara utuh. Ia khawatir klaim pemulihan tersebut justru berdampak pada berkurangnya perhatian dan bantuan lanjutan dari pemerintah pusat.

• Baca juga:

  Ekonomi Aceh Diklaim Pulih, Tokoh Adat Nilai Pernyataan BNPB Menyesatkan

“Jika pusat menganggap kondisi sudah normal, bantuan bisa dihentikan atau dikurangi. Ini berbahaya bagi masyarakat terdampak,” tegasnya dalam rilis kepada media, Senin (5/1/2026).

Atas dasar itu, Zam Zam secara terbuka mendesak Presiden untuk mengevaluasi kepemimpinan BNPB. Ia menilai penanganan bencana tidak boleh bertumpu pada laporan yang tidak sensitif terhadap penderitaan warga.

“Penanggulangan bencana harus berpijak pada kenyataan di lapangan, bukan sekadar data di atas kertas,” pungkasnya.