Legislator Dukung Indonesia Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Dukungan terhadap langkah Indonesia di panggung diplomasi global kembali menguat. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Oleh Soleh, menyatakan dukungan penuh atas pencalonan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB periode 2026.

Menurut Oleh, masuknya Indonesia sebagai nominator Presiden Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi momentum strategis bagi pemerintah untuk menyampaikan penjelasan yang lebih utuh dan berimbang terkait berbagai isu hak asasi manusia di dalam negeri.

Selama ini, kata dia, isu-isu HAM di Indonesia kerap menjadi sorotan dalam berbagai forum internasional, termasuk dalam sidang Dewan HAM PBB. Beberapa isu sensitif seperti Papua dan kasus orang hilang sering kali dibahas dengan sudut pandang yang dinilai menyudutkan Indonesia.

• Baca juga:

  China Dukung Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB Periode 2026

“Dengan posisi strategis ini, Indonesia punya ruang lebih besar untuk menjelaskan konteks, upaya, dan kemajuan yang sudah dilakukan negara,” ujar Oleh dalam keterangan pers yang diterima media, Sabtu (27/12/2025).

Ia menilai, apabila Indonesia terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB, hal tersebut dapat menjadi sarana diplomasi positif untuk memperbaiki dan memperkuat citra Indonesia di mata dunia internasional. Kepercayaan global terhadap posisi Indonesia dalam isu-isu kemanusiaan dan diplomasi multilateral pun diyakini akan meningkat.

• Baca juga:

  Jerman Gandeng Usahawan Indonesia di Forum TEI 2018

Tak hanya itu, Oleh juga menilai pencalonan ini membuka peluang lebih luas bagi Indonesia untuk meningkatkan posisi tawar di kancah global. Ia menyebut, dengan jumlah penduduk yang besar serta peran strategis sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia memiliki modal kuat dalam diplomasi internasional jangka panjang.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI mengumumkan bahwa Indonesia memperoleh dukungan negara-negara kawasan Asia-Pasifik untuk maju sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB periode 2026. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa keputusan resmi akan ditetapkan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026.

Apabila mandat tersebut diberikan kepada Indonesia, posisi Presiden Dewan HAM PBB direncanakan akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro.

Saat ini, Indonesia berstatus sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026. Dalam pemilihan yang berlangsung di Markas Besar PBB di New York pada Oktober 2025, Indonesia meraih dukungan mayoritas negara anggota. Catatan ini menambah daftar panjang keterlibatan Indonesia di Dewan HAM PBB sejak 2006.