186 Ribu Rumah Rusak: Harga Mahal yang Dibayar Warga akibat Banjir Sumatra

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Banjir besar yang melanda Sumatra tidak hanya meninggalkan genangan air, tetapi juga jejak kerusakan sosial dan infrastruktur dalam skala masif. Ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal, fasilitas publik lumpuh, dan aktivitas ekonomi terhenti. Di balik angka-angka kerugian, terdapat krisis kemanusiaan yang sering luput dari perhatian.

Berdasarkan kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), banjir di Sumatra telah menyebabkan kerusakan infrastruktur dalam skala besar dan meluas ke puluhan daerah. Dampak ini menunjukkan bahwa bencana tidak lagi bersifat lokal, melainkan regional dan sistemik.

Ratusan Ribu Rumah Tak Lagi Layak Huni

• Baca juga:

  110 KK di Nagan Raya Masih Terisolasi, Akses Putus Setelah Jembatan Hanyut Banjir Bandang

Data yang dihimpun LPEM FEB UI menunjukkan sekitar 186.488 rumah mengalami kerusakan, dengan 79 persen di antaranya rusak berat. Angka ini mencerminkan betapa dahsyatnya daya rusak banjir, terutama banjir bandang yang datang dengan arus kuat dan material besar dari wilayah hulu.

Bagi warga terdampak, kehilangan rumah bukan sekadar kehilangan aset fisik. Rumah adalah pusat kehidupan keluarga, tempat berlindung, dan ruang pemulihan pascabencana. Ketika rumah hancur, proses pemulihan sosial menjadi jauh lebih panjang dan kompleks.

• Baca juga:

  Wapres Gibran Pastikan Hunian dan Infrastruktur Korban Bencana Sumatera Segera Dibangun

Fasilitas Publik Lumpuh, Layanan Dasar Terganggu

Selain permukiman warga, banjir Sumatra juga merusak sekitar 1.600 fasilitas umum, mulai dari sekolah, puskesmas, rumah ibadah, hingga infrastruktur transportasi. Kerusakan ini berdampak langsung pada terganggunya layanan dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

• Baca juga:

  Sebelum Topan Alberto Menerjang, Dua Negara Bagian Umumkan Keadaan Darurat

Sekolah yang rusak menghambat proses belajar, sementara fasilitas kesehatan yang terdampak memperlambat penanganan korban dan meningkatkan risiko penyakit pascabanjir. Dalam banyak kasus, masyarakat harus menempuh jarak lebih jauh hanya untuk mengakses layanan dasar yang sebelumnya tersedia di sekitar tempat tinggal mereka.

Bencana Meluas, Beban Daerah Kian Berat

Banjir Sumatra tercatat telah meluas ke 52 kabupaten/kota, menunjukkan bahwa dampaknya tidak terpusat di satu wilayah saja. Skala kerusakan yang besar membuat pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal dan administratif yang serius.

Penanganan darurat, evakuasi, penyediaan hunian sementara, hingga perbaikan infrastruktur membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Tanpa kesiapan anggaran dan sistem mitigasi yang memadai, daerah sering kali kewalahan menghadapi bencana yang datang berulang.

Dampak Ekonomi Rumah Tangga Tak Terhindarkan

Di luar kerusakan fisik, banjir juga memukul ekonomi rumah tangga. Aktivitas usaha kecil terhenti, lahan pertanian rusak, dan akses distribusi terganggu. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, satu kali bencana dapat menghapus hasil kerja bertahun-tahun.

LPEM FEB UI menilai bahwa kerugian akibat bencana alam di Indonesia setiap tahun jauh melampaui anggaran yang disiapkan untuk penanganannya. Ketimpangan ini membuat proses pemulihan berjalan lambat dan meningkatkan risiko kemiskinan baru di wilayah terdampak banjir Rekomendasi mendesak penanganan banjir sumatera-2.pdf None

Lebih dari Sekadar Angka Kerusakan

Angka rumah rusak dan fasilitas umum terdampak seharusnya tidak dipandang sekadar statistik. Di baliknya ada kehidupan yang terputus, masa depan yang tertunda, dan ketidakpastian yang harus dihadapi masyarakat.

Banjir Sumatra memperlihatkan bahwa kegagalan mitigasi bencana bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan keadilan sosial. Tanpa pembenahan sistemik, kelompok masyarakat paling rentan akan terus menjadi pihak yang menanggung dampak paling berat.