Loading
Sejumlah rumah yang masih tertimbun lumpur akibat banjir bandang yang menewaskan 19 warga Rua, Ternate, Senin (9/9/2024). ANTARA/Abdul Fatah
JAKARTA, ARAHKITA.COM - Pemerintah mencatat dampak banjir dan longsor di wilayah Sumatera mencapai skala besar, dengan 139.485 rumah terdampak banjir Sumatera hingga pertengahan Desember 2025. Data itu mencakup kerusakan ringan, sedang, berat, hingga rumah yang hanyut di tiga provinsi.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Pemerintah menggunakan pembaruan data per Minggu (14/12/2025) pukul 17.00 WIB.
“Jadi total, Bapak Presiden, yang ringan, sedang, rusak berat, dan hanyut, total 139.485, data per hari Minggu, 14 Desember 2025, jam 5 sore,” ujar Maruarar.
Baca juga:
Satgas PKH Telusuri Kondisi Hutan Sumatera Usai Banjir Besar, Ada Dugaan Aktivitas Ilegal?Paparan itu menunjukkan Provinsi Aceh menjadi wilayah paling terdampak. Kerusakan rumah di Aceh meliputi 38.553 unit rusak ringan, 22.204 unit rusak sedang, 35.517 unit rusak berat, serta 4.295 unit hanyut. Total kerusakan di provinsi tersebut mencapai 100.569 unit.
Sementara itu, Sumatera Utara mencatat 19.936 unit rusak ringan, 1.174 unit rusak sedang, 1.577 unit rusak berat, serta 1.135 unit hanyut. Akumulasi kerusakan rumah di provinsi ini mencapai 29.766 unit.
Kondisi serupa juga terjadi di Sumatera Barat. Pemerintah mencatat 5.634 unit rusak ringan, 1.174 unit rusak sedang, 1.577 unit rusak berat, serta 765 unit hanyut. Total rumah terdampak di provinsi tersebut mencapai 9.150 unit.
Menindaklanjuti 139.485 rumah terdampak banjir Sumatera, Kementerian PKP menyiapkan skema relokasi serta pembangunan kembali rumah bagi warga dengan kerusakan berat dan rumah hanyut. Kebijakan ini difokuskan pada kawasan rawan banjir dan longsor.
Pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). Model hunian modular ini memungkinkan pembangunan cepat dengan struktur panel yang telah digunakan pada berbagai lokasi bencana sebelumnya.
Untuk mendukung percepatan pembangunan, Kementerian PKP telah berkoordinasi dengan Semen Indonesia Group. Pembahasan mencakup standar teknis, kualitas panel, kapasitas produksi, harga satuan, waktu pemasangan, serta mekanisme pembayaran.
Langkah tersebut diharapkan mempercepat pemulihan permukiman warga sekaligus memastikan penanganan 139.485 rumah terdampak banjir Sumatera berjalan terukur, aman, dan berkelanjutan.