Loading
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kedua kiri) menjawab pertanyaan wartawan di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/12/2025). ANTARA/Fath Putra Mulya
BANDUNG, ARAHKITA.COM — PDI Perjuangan menyampaikan dukungan agar banjir bandang yang menerjang sejumlah wilayah di utara Sumatera—mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat—segera ditetapkan sebagai bencana nasional. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, saat ditemui di Bandung, Minggu (7/12/2025).
Hasto menjelaskan bahwa dorongan tersebut muncul dari aspirasi warga yang dihimpun personel Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP di lapangan. Menurutnya, skala kerusakan, jumlah korban, hingga kerugian yang ditimbulkan telah menunjukkan perlunya langkah luar biasa dari pemerintah pusat.
“Dari laporan yang kami terima, dampaknya begitu luas. Aspirasi masyarakat yang masuk ke PDIP adalah agar pemerintah mencanangkan status bencana nasional untuk mempercepat penanganan,” ujar Hasto.
Ia menilai, penetapan status bencana nasional akan memperkuat koordinasi lintas sektor serta membangun kesadaran kolektif bahwa mitigasi bencana harus dilakukan lebih sistematis. PDIP, kata Hasto, siap memberikan dukungan politik dan tenaga untuk mempercepat langkah penanggulangan.
“Tidak ada salahnya aspirasi masyarakat ini didengar. Dengan status bencana nasional, pemerintah bisa bergerak lebih cepat dan efektif,” tambahnya.
Baca juga:
Satgas PKH Telusuri Kondisi Hutan Sumatera Usai Banjir Besar, Ada Dugaan Aktivitas Ilegal?Hasto juga menyoroti perlunya evaluasi kebijakan lingkungan, terutama terkait alih fungsi lahan yang dinilai memperburuk kondisi ekologi. Ia menyinggung banyaknya kayu yang hanyut saat banjir sebagai sinyal kuat adanya masalah tata kelola hutan.
“Banjir ini mengingatkan kita bahwa kerusakan ekologis bukan terjadi begitu saja. Kebijakan yang tidak terkendali, termasuk alih fungsi lahan, perlu dikoreksi,” kata Hasto dikutip Antara.
Lebih lanjut, PDIP kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong kebijakan pelestarian lingkungan, mulai dari moratorium hutan, penghentian masif konversi hutan menjadi perkebunan sawit, hingga perlindungan sungai sebagai bagian vital dari ekosistem.
“Hutan adalah paru-paru dunia. Kita harus menjaga bumi bersama melalui langkah perbaikan dari hulu hingga hilir,” tutup Hasto.