Dewan Aglomerasi Jabodetabek-Punjur Segera Dibentuk, Tata Ruang Metropolitan Masuk Babak Baru

BOGOR, ARAHKITA.COM — Pemerintah pusat tengah menyiapkan hadirnya Dewan Aglomerasi Jabodetabek-Punjur, sebuah lembaga baru yang dirancang untuk menyatukan arah pembangunan kawasan metropolitan terbesar di Indonesia. Langkah ini menyusul perubahan status Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta, yang menuntut koordinasi lintas wilayah lebih terstruktur.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa Dewan Aglomerasi akan menjadi pusat kendali perencanaan kawasan, mulai dari tata ruang, penyusunan anggaran, hingga pengendalian pembangunan agar setiap daerah tidak lagi berjalan dengan agenda masing-masing.

“Dewan Aglomerasi ini akan memegang fungsi koordinasi penuh dari perencanaan hingga pengendalian pembangunan,” ujar Bima dalam Bogor Economic Summit (BES) 2025 di Ciawi, Kabupaten Bogor, Rabu (3/12/2025).

• Baca juga:

  Presiden Jokowi Teken Pengesahan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta

Menurutnya, Jabodetabek-Punjur—dengan populasi sekitar 42 juta jiwa—sudah berada pada skala megakota global yang membutuhkan skema pengelolaan baru. Beragam persoalan klasik seperti banjir, sampah, transportasi, energi, hingga pertumbuhan permukiman tidak bisa diselesaikan melalui kacamata administratif semata.

“Tidak bisa lagi bicara batas kota atau kabupaten. Kita butuh satu platform besar untuk memutuskan arah pembangunan bersama,” tegas Bima.

Untuk menjaga objektivitas, Dewan Aglomerasi direncanakan dipimpin oleh figur profesional yang ditunjuk Presiden, sehingga keputusan strategis tidak tersandera tarik-menarik kepentingan politik.

“Harapannya lembaga ini tidak didominasi perspektif politik. Jika masih seperti itu, aglomerasi tidak akan berjalan optimal,” tambahnya.

Bima menyampaikan bahwa Perpres Dewan Aglomerasi kini memasuki tahap finalisasi dan akan segera dikonsultasikan dengan seluruh daerah anggota.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, wilayah Bogor dan sekitarnya memang membutuhkan kepastian arah pembangunan yang terintegrasi.

“Kami siap berkolaborasi karena banyak persoalan lintas batas yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh satu daerah,” kata Rudy dilansir Antara.

Forum BES 2025 juga mendorong daerah-daerah di Bogor Raya untuk aktif memberikan masukan terhadap penyusunan regulasi agar Dewan Aglomerasi benar-benar sesuai dengan dinamika di lapangan.