-
-
-
Loading
Loading
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda. ANTARA/Tri Meilani Ameliya.
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Gelombang banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera bagian utara mendapat sorotan serius dari Komisi V DPR RI. Wakil Ketua Komisi V, Syaiful Huda, menyampaikan bahwa kondisi yang terjadi saat ini sudah memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai Bencana Nasional dan mendesak pemerintah agar segera menaikkan status penanganannya.
Menurut Huda, indikator penetapan bencana nasional tidak hanya soal wilayah terdampak yang luas, tetapi juga jumlah korban, kerusakan infrastruktur publik, kerugian material masyarakat, hingga dampak sosial dan ekonomi yang terus meluas. Ia menilai, peningkatan status penanganan akan mempercepat mobilisasi bantuan dan koordinasi antar-instansi, termasuk penyediaan logistik, personel SAR, relawan, serta dukungan anggaran yang lebih besar.
Dengan status bencana nasional, menurutnya, proses tanggap darurat, rehabilitasi, hingga rekonstruksi pascabencana dapat berjalan lebih terstruktur. Hal ini dinilai penting karena analisis BMKG menunjukkan bahwa intensitas cuaca ekstrem kemungkinan masih berlanjut dalam waktu dekat.
Huda juga menekankan perlunya langkah mitigasi serius, seperti teknologi modifikasi cuaca di area rawan longsor, agar risiko bencana hidrometeorologi dapat ditekan. Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana yang menimpa masyarakat Sumatera Utara dan menyebut kejadian ini sebagai alarm mengenai masih lemahnya sistem pencegahan jangka panjang.
Selain mendesak status bencana nasional, Komisi V DPR juga mendorong investigasi menyeluruh terkait penyebab utama bencana. Hal ini diperlukan untuk mengetahui apakah faktor pemicunya lebih dominan dari kondisi ekologis, perubahan tata ruang, atau murni akibat anomali cuaca ekstrem.
“Pelajaran dari kejadian ini harus menjadi dorongan untuk penyempurnaan sistem peringatan dini serta strategi penanganan bencana yang lebih komprehensif,” ujarnya dikutip Antara.
