BPJS Kesehatan Harus Melindungi Warga Negara, Bukan Menyulitkan: Edi Hardum Minta Kepala BPJS Cabang Ende Dicopot

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Advokat dan akademisi hukum, Dr. Edi Hardum, SH, MH, menanggapi kisruh pelayanan BPJS Kesehatan di Ruteng—wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Ende—yang menimpa seorang pasien anak ASN. Bagi Edi, polemik ini bukan sekadar soal teknis administrasi, tetapi menyangkut gagalnya BPJS Kesehatan menjalankan fungsi negara untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat.

Menurut Edi Hardum, BPJS Kesehatan dibentuk bukan untuk bersikap seperti perusahaan asuransi swasta yang berorientasi pada bisnis. BPJS adalah perpanjangan tangan negara untuk menghadirkan orientasi pelayanan (service oriented) dan orientasi perlindungan (protection oriented).

“BPJS adalah pengejawantahan tujuan negara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945: melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, dan ikut menjaga ketertiban dunia. Perlindungan kesehatan adalah bagian penting dari itu,” tegasnya.

• Baca juga:

  Carut-Marut Pelayanan BPJS Cabang Ende: Informed Consent Jadi Tameng, Pasien Jadi Korban

BPJS Ada untuk Melayani — Bukan Menambah Beban Warga

Edi menilai, pelayanan BPJS Kesehatan di Ruteng jauh dari prinsip negara hadir. Kasus penolakan pelayanan, rujukan berbelit, hingga penggunaan dokumen informed consent sebagai dasar menolak penjaminan, disebutnya sebagai bentuk penyimpangan fungsi.

“Kalau masyarakat sehat, mereka bisa bekerja dan berpenghasilan. Dari situlah negara mendapatkan pajak dan membangun kesejahteraan. Jadi perlindungan kesehatan itu bukan urusan kecil—itu urusan strategis negara,” ujarnya.

Ia menyayangkan tindakan BPJS Kesehatan Cabang Ende dan BPJS Kesehatan di Ruteng yang lebih tampak berorientasi bisnis, bukan perlindungan. “Inilah yang membuat pelayanan terlihat seperti asuransi swasta, bukan lembaga negara,” kata Edi.

Desakan Tegas: Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ende Harus Dicopot

Edi Hardum mendesak pimpinan pusat BPJS Kesehatan untuk bertindak cepat dan tegas.Ia meminta:

• Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ende bila perlu dicopot dan pelayanan BPJS Kesehatan di Ruteng diberi sanksi tegas.
• Seluruh kantor BPJS Kesehatan di Indonesia diperintahkan kembali pada prinsip negara hadir, yaitu mengutamakan pelayanan dan perlindungan, bukan mengejar logika bisnis.

“BPJS Kesehatan harus segera dibenahi. Jangan sampai masyarakat, seperti pasien BPJS Kesehatan di Ruteng, diperlakukan seperti nasabah asuransi swasta. Itu bertentangan dengan tujuan berdirinya negara,” tegasnya.

Ia juga menilai Menteri Kesehatan perlu turun tangan memastikan BPJS Kesehatan kembali ke mandat awalnya: melindungi dan mensejahterakan masyarakat.

Kisah Pasien di Ruteng: Rujukan Beres, Layanan Tetap Ditolak

Kasus yang memicu perhatian ini bermula ketika Anton Juneri Andung—anak seorang ASN—harus menjalani tindakan pencabutan pen setelah dirawat menggunakan BPJS Kesehatan di RSUD Haji Jawa Timur.

Karena ketiadaan dokter ortopedi di RSUD Ruteng, pasien dirujuk resmi ke RS Siloam Labuan Bajo. Namun pelayanan justru ditolak. Alasannya: dianggap kasus kecelakaan tunggal yang tidak dapat dijamin JKN.

Padahal keluarga telah menegaskan bahwa:

• Ini perawatan lanjutan, bukan kasus baru.
• Seluruh biaya sebelumnya telah dijamin BPJS.
• Rujukan resmi dan lengkap.

Diminta Lapor Polisi, Tapi Tidak Direspons

Kebingungan keluarga semakin dalam ketika BPJS Kesehatan Ruteng menyarankan laporan polisi online tambahan. Laporan yang sebelumnya dipakai di Surabaya pun dikirim, namun tidak direspons.

Karena harus segera ditangani, keluarga akhirnya membayar biaya sendiri—total sekitar Rp12 juta—setelah meminjam uang kerabat.

Dipaksa Situasi Menandatangani Informed Consent Sebagai Pasien Umum

Di tengah tidak adanya kepastian dari BPJS Kesehatan Cabang Ende, keluarga terpaksa menandatangani informed consent sebagai pasien umum dan membayar Rp8.810.500 untuk tindakan medis.

Ketika invoice dikirim, BPJS Kesehatan Ende hanya menjawab singkat bahwa mereka akan menindaklanjuti ke rumah sakit.Belakangan, BPJS Kesehatan justru mempertanyakan general consent, memperkeruh kebingungan keluarga.

"Informed consent dijadikan tameng untuk menolak penjaminan, padahal keluarga menandatanganinya karena tidak ada pilihan lain,"tegas Edi Hardum.

Poin-Poin yang Perlu Dibenahi di Cabang Ende

Kasus ini menunjukkan masalah struktural yang tidak bisa dibiarkan. Setidaknya, ada empat pembenahan mendesak:

1. Sinkronisasi informasi dan koordinasi antar-faskes serta antar-cabang BPJS Kesehatan
2. Prosedur jelas untuk kasus perawatan lanjutan.
3. Menghentikan praktik menjadikan informed consent sebagai alasan menolak penjaminan.
4. Pendampingan aktif bagi peserta BPJS, bukan melempar tanggung jawab administratif.

Selama pola ini terus dibiarkan, kepercayaan publik terhadap BPJS Kesehatan—khususnya Cabang Ende—akan terus merosot.