SAGKI 2025: Gereja Perlu Menjadi Pelita di Tengah Kabut

JAKARTA, ARAHKITA.COM — Di tengah berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan moral yang melanda bangsa, filsuf dan dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Karlina Supeli, mengajak Gereja Katolik Indonesia untuk menjadi “pelita di tengah kabut.” Pesan reflektif ini ia sampaikan dalam sesi “Gereja dan Masyarakat” pada hari kedua Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) 2025, Selasa (4/11/2025), di Hotel Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta.

“Ketika menuliskan refleksi ini, hati saya adalah hati seorang ibu,” ucap Karlina dengan nada bergetar. “Saya menangis, bukan hanya sebagai ibu dari anak saya, tapi juga ibu bagi begitu banyak anak Indonesia.”

Tantangan: Kepercayaan yang Kini Harus Diperjuangkan

• Baca juga:

  Pemuda Katolik Titip Harapan untuk Keuskupan TNI-Polri di SAGKI 2025

Karlina mengingatkan bahwa Gereja kini menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan kepercayaan publik. Menurutnya, trust bukan lagi sesuatu yang otomatis diberikan karena tradisi atau hierarki. “Sekarang, Gereja harus berjuang untuk meraih kembali kepercayaan publik dan menunjukkan akuntabilitasnya,” katanya.

Kesenjangan di Tubuh Gereja Katolik

• Baca juga:

  SAGKI 2025 Resmi Ditutup: Gereja Katolik Indonesia Didorong Jadi Peziarah Pengharapan

Dalam pemaparannya, Karlina menyoroti ketimpangan sosial dan pendidikan yang masih lebar di dalam komunitas Katolik sendiri. Berdasarkan data riset, sekitar 80 persen umat Katolik tinggal di pedesaan luar Jawa dengan keterbatasan akses ekonomi dan pendidikan.

“Sebanyak 84,3 persen umat hanya lulusan SD ke bawah, dan hanya 1,8 persen yang menamatkan universitas di luar Jawa,” ungkapnya. Sementara itu, di perkotaan Jawa, 31 persen umat Katolik sudah berpendidikan tinggi — sembilan kali lebih besar dari rata-rata nasional.

• Baca juga:

  SAGKI 2025 Dibuka Meriah: Semangat Sinodalitas Warnai Gereja Katolik Indonesia

Perbedaan ini, kata Karlina, menunjukkan “kesenjangan internal luar biasa di dalam tubuh Gereja.” Umat di kota-kota besar tumbuh dengan akses pendidikan dan fasilitas, sedangkan mayoritas di luar Jawa masih bergulat dengan kebutuhan dasar.

Misi Profetik Gereja: Melawan Ketidakadaban Publik

Karlina menegaskan bahwa misi Gereja tidak boleh berhenti pada dirinya sendiri (self-referensial), melainkan hadir di tengah masyarakat untuk melawan struktur dosa sosial — dari korupsi hingga pelanggaran HAM.

Ia mengutip ilmuwan politik Marcus Meitner yang menyebut perlunya melawan “hellhounds” atau “anjing neraka” — simbol dari berbagai bentuk ketidakadaban publik. “Ketidakadaban bisa berupa korupsi, kekerasan, pelanggaran hak, dan perampasan martabat manusia,” ujarnya dikutip dari mirifica.net.

Dalam konteks ini, Gereja dipanggil menjadi komunitas profetik yang meneladankan nilai-nilai kejujuran, integritas, belas kasih, dan kerendahan hati di tengah budaya flexing dan pamer.

Sinodalitas dan Tantangan Demokrasi

Karlina juga menekankan pentingnya peta kapasitas misioner nasional agar setiap keuskupan dan tarekat bisa saling melengkapi dalam pelayanan. “Kita perlu tahu siapa memiliki kekuatan apa, dan di mana kelemahan kita,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahaya munculnya kelompok “complaisant democrats” — orang yang puas dengan kondisi demokrasi tanpa peduli kualitasnya. “Kepuasan semu ini bisa membelah umat antara yang kritis namun frustrasi dan yang nyaman dalam status quo,” katanya.

Gereja sebagai Ruang Aman dan Inklusif

Karlina menutup refleksinya dengan harapan agar Gereja terus menjadi ruang aman bagi semua, memperkuat literasi digital, serta melibatkan kaum muda dan perempuan dalam pelayanan.“Anak muda Katolik harus menjadi subjek misi, bukan sekadar objek pendampingan,” tegasnya.

Ia menutup dengan kutipan dari Paus Fransiskus:

“Time is greater than space — proses jauh lebih penting daripada penguasaan ruang. Gereja tidak boleh terbagi-bagi, sebab kita adalah satu tubuh, satu Gereja, satu Indonesia.”