-
-
-
Loading
Loading
Sejumlah Petugas Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Palmerah menyiapkan menu Makanan Bergizi Gratis di SPPG Palmerah, Slipi, Jakarta, Senin (06/01/2025). Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Palmerah menyiapkan 2.987 porsi untuk makan bergizi gratis yang akan didistribusikan ke 11 Sekolah. HANUNG HAMBARA/JAWA POS
JAKARTA, ARAHKITA.COM – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan agar kantin sekolah direhabilitasi dan difungsikan sebagai dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Usulan ini disampaikan untuk meringankan beban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus meminimalisasi risiko keracunan makanan pada peserta didik.
Said mengungkapkan, selama 10 bulan pelaksanaan MBG, tercatat sekitar 5.620 pelajar mengalami keracunan. Padahal, tujuan utama program ini adalah meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dengan makanan yang higienis dan sehat.
“Kalau beban SPPG terlalu berat sampai 3.000 porsi, lebih baik dibatasi 1.000 porsi. Atau pemerintah ambil langkah lebih ekstrem, yakni menjadikan dapur MBG langsung di sekolah. Kantin sekolah bisa direhab, diperbaiki, dicek sanitasinya, dan hanya melayani murid di sekolah itu. Dampaknya akan jauh lebih baik,” jelas Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Menurutnya, MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto sejak masa kampanye, sehingga harus dijalankan secara serius. Namun, persoalan yang muncul bukan hanya soal anggaran, tetapi juga terkait mekanisme penyajian makanan serta perlunya tenaga ahli gizi yang profesional.
“Evaluasi menyeluruh penting, tidak sekadar soal anggaran, tapi juga mekanisme pelaksanaan dan keterlibatan expert gizi. Keselamatan anak-anak didik harus jadi prioritas utama,” tegas Said.
Hingga kini, sudah ada sekitar 9.000 SPPG yang beroperasi. Meski begitu, ia menilai evaluasi tetap penting agar kasus keracunan tidak terulang.Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga menekankan evaluasi menyeluruh terhadap para juru masak di SPPG. Evaluasi mencakup kedisiplinan, kualitas, hingga kemampuan memasak, setelah adanya sejumlah kasus keracunan MBG.
“Evaluasi tidak hanya dilakukan di lokasi kejadian, tapi di seluruh SPPG. Hal ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) Program Prioritas MBG,” kata Zulkifli di Kantor Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).
