PMKRI Jakarta Pusat Soroti Program Makan Bergizi Gratis: Tingkatkan Gizi atau Racuni Generasi?

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai polemik setelah muncul laporan ribuan kasus keracunan sejak awal 2025.

Hendrikus Faldo, anggota muda Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Jakarta Pusat, mempertanyakan efektivitas program tersebut. Menurutnya, alih-alih meningkatkan gizi, MBG justru berisiko “meracuni generasi penerus” bila tidak dijalankan secara profesional.

“Jika program ini dirancang dengan matang dan memenuhi standar operasional, biaya besar untuk pengobatan korban tidak perlu terjadi,” ujar Faldo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

• Baca juga:

  Koalisi Ojol Nasional dan PMKRI Jakarta Pusat Sepakat Dorong Regulasi Resmi untuk Driver Ojek Online

Data Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat ada 6.452 kasus keracunan terkait menu MBG sejak Januari hingga September 2025. Angka ini berbeda dengan data resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, dan BPOM yang menyebutkan jumlah kasus sekitar 5.000 orang.

Lima provinsi tercatat memiliki kasus terbanyak, yakni Jawa Barat (2.012 kasus), Yogyakarta (1.047), Jawa Tengah (722), Bengkulu (539), dan Sulawesi Tengah (446).

• Baca juga:

  Menkeu Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Masuk Postur APBN 2025

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengakui dana ratusan juta hingga miliaran rupiah harus digelontorkan untuk penanganan korban keracunan. Dana tersebut diambil dari anggaran operasional dan dana darurat.

Menanggapi hal ini, Presiden Prabowo menyatakan akan memanggil Kepala BGN serta pejabat terkait untuk mencari solusi. Ia menegaskan program MBG tetap ditujukan membantu anak-anak yang kesulitan mendapat makanan bergizi.

• Baca juga:

  Ketua Banggar DPR Usulkan Kantin Sekolah Jadi Dapur Program Makan Bergizi Gratis

“Jangan sampai dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering kesulitan makan. Untuk memberi makan jutaan orang pasti ada hambatan, ini kita atasi,” kata Prabowo.

Meski begitu, sejumlah pihak menilai implementasi MBG terkesan terburu-buru. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengumumkan penutupan sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang dinilai bermasalah. Evaluasi dan investigasi akan dilakukan untuk memastikan keamanan makanan.

Faldo menegaskan kembali bahwa dengan tingginya jumlah kasus, program ini harus dievaluasi serius. “Untungnya tidak ada korban jiwa, tapi jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan gizi malah berubah menjadi ancaman bagi generasi muda Indonesia,” pungkasnya dalam rilis yang diterima media ini Senin (29/9/2025).