Loading
Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo didampingi Dirjen PKP2Trans Hari Pramudiono, Dirjen PKTrans M. Nurdin membuka Rapat Persiapan Pelaksanaan Anggaran Ketransmigrasian Tahun 2019 di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Kamis (27/12/2018). Pada 2019 pemerintah akan membuka lahan pemukiman transmigrasi di 10 provinsi seluas 1.334,33 hektar untuk penempatan 1.465 KK. Foto: Wening/Kemendes PDTT
JAKARTA, ARAHKITA.COM - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengapresiasi atas target-target yang sudah dijalankan dalam program ketransmigrasian. Dia senang karena target transmigrasi sudah terlampaui semuanya dan ini karena kerja sama dan kerja keras pegawai transmigrasi di Kemendes PDTT dan dinas transmigrasi di daerah.
“Kerja keras kita membantu mempercepat penderitaan dari 27 juta orang miskin yang ada di Indonesia, dari 27 juta orang yang mereka harus ambil air saja 3 jam, jadi kita kerja lambat saja sudah memperpanjang kesengsaraan mereka, apalagi kalau hak mereka kita rampas, itu kita zhalim,” katanya.
Dia mengungkapkan bahwa bisnis model trasnmigrasi kini berbeda dari masa lalu. Kalau masa lalu memindahkan dari daerah padat ke daerah miskin, tuntutannya sekarang beda.
Kalau sekarang bangun transmigrasi tidak hanya berikan sawah, cangkul, bibit, jadup, sekarang tuntutannya sudah beda, kita sediakan pascapanen, sehingga mereka tidak kesulitan menjual produknya sehingga mereka tidak ada pilihan untuk kembali ke kota jadi buruh dll.
Menurutnya, harus diakui kalau transmigrasi juga menyisakan persoalan, ternyata masyarakat pendatang karena etos kerjanya lebih kuat lebih cepat majunya dari masyarakat lokal, itu menimbulkan kesenjangan, dan kesenjangan bisa menimbulkan gejolak sosial.
“Nah hal-hal demikian yang kita evaluasi karenanya model trasnmigrasi kita ubah. Pertama, transmigrasi yang kita lakukan adalah transmigrasi lokal, memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bisa mendapatakn kesempatan, setelah masyarakat lokalnya terakomodasi baru kita bawa masyarakat dari daerah lain yang lebih padat untuk membantu. Makanya beberapa daerah masih kita berlakukan moratorium untuk transmigrasi," paparnya.
Ia melanjutkan, sebagian besar anggran didekontrasikan ke daerah-daerah. Keberanian politik seperti ini desa tidak akan bisa independent, kalau daerah tidak kita berikan bisnis modelnya, tidak akan berubah karena yang paling tahu di daerah adalah daerah itu sendiri.
“Transmigrasi punya peran yang sangat besar untuk mengurangi kesenjangan. Dalam mempercepat proses pembangunan transmigrasi melibatkan K/L lain, dunia usaha dan perbankan. Investasi pascapanen swasta di daerah-daerah mencapai 47 Triliun di kawasan perdesaan dan 16,9 Triliun di kawasan transmigrasi,” pungkasnya bangga.
Perlu diketahui, pada 2019 pemerintah akan membuka lahan pemukiman transmigrasi di 10 provinsi seluas 1.334,33 hektar untuk penempatan 1.465 KK.