-
-
-
Loading
Loading
Presiden Prasbowo Saat berpidato di Sidang Majelis Umum PBB. (Antaranews/Antara/UN Photo/Loey Felipe)
NEW YORK, ARAHKITA.COM - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menjelaskan bahwa insiden terputusnya mikrofon saat Presiden Prabowo Subianto berpidato di Sidang Majelis Umum PBB bukan disebabkan oleh gangguan teknis, melainkan karena aturan batas waktu pidato yang berlaku di forum internasional tersebut.
Insiden itu terjadi saat Presiden Prabowo menyampaikan pernyataan dalam pertemuan tingkat tinggi PBB terkait isu Palestina dan solusi dua negara yang digelar di Markas Besar PBB di New York, Senin waktu setempat. Mikrofon yang digunakan Presiden RI terputus tepat setelah ia mengucapkan komitmen Indonesia untuk menyediakan pasukan perdamaian.
Direktur Informasi dan Media Kemlu RI, Hartyo Harkomoyo, mengatakan bahwa setiap negara hanya diberikan waktu lima menit untuk menyampaikan pidato. Bila melebihi batas tersebut, mikrofon otomatis akan dimatikan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh panitia sidang.
“Aturan ini berlaku untuk semua delegasi. Jika waktu lima menit terlampaui, maka mikrofon akan terputus secara otomatis,” kata Hartyo menjawab pertanyaan media, Selasa, dikutip Antara.
Meski mikrofon mati, Hartyo menegaskan bahwa pidato Presiden Prabowo tetap terdengar jelas oleh para delegasi di aula Sidang Majelis Umum PBB karena beliau menyampaikannya dengan suara yang lantang.
Insiden serupa juga dialami Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, yang pidatonya dipotong mikrofon saat berbicara di urutan kedua. Menurut laporan kantor berita Anadolu, Erdogan melampaui batas waktu karena sempat berhenti sejenak untuk menerima sambutan tepuk tangan dari peserta sidang.
Kejadian ini terjadi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) khusus tentang Palestina dan solusi dua negara, yang dipimpin bersama oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Arab Saudi. Sebanyak 33 pemimpin delegasi negara dan organisasi internasional seperti Uni Eropa dan Liga Arab menyampaikan pandangan mereka mengenai penyelesaian konflik Palestina dan implementasi solusi dua negara secara damai.
