-
-
-
Loading
Loading
Gubernur Bali Wayan Koster saat temui Menko Kumham Imipas. (Antaranews)
DENPASAR, ARAHKITA.COM - Gubernur Bali Wayan Koster melakukan kunjungan kerja ke Jakarta untuk menemui sejumlah menteri kabinet Presiden Prabowo Subianto, guna membahas penanganan pasca-banjir besar di Denpasar dan optimalisasi pungutan terhadap wisatawan asing (PWA).
Dalam kunjungan tersebut, Koster bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno serta Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham-Imipas) Yusril Ihza Mahendra.
Dalam pertemuan dengan Menko PMK Pratikno, Koster menyampaikan permohonan dukungan anggaran untuk normalisasi sejumlah sungai yang meluap akibat banjir besar yang terjadi di Bali pada 10 September 2025. Sungai-sungai yang dimaksud antara lain Tukad Badung dan Tukad Unda, yang melintasi wilayah padat permukiman dan berdampak besar terhadap infrastruktur dan perekonomian lokal.
“Kami membahas bantuan anggaran untuk normalisasi Tukad Badung, Tukad Unda, dan tukad lainnya pasca-bencana banjir. Bapak Menko sangat mendukung dan akan segera merancang program pencegahan banjir ke depan,” kata Koster dalam keterangannya dari Denpasar, Rabu (17/9).
Sebagai informasi, banjir besar yang melanda Denpasar dan sekitarnya menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur, serta berdampak pada ratusan pedagang pasar dan aktivitas ekonomi warga. Pemerintah Provinsi Bali mencatat ada lebih dari 474 pedagang pasar yang terdampak secara langsung.
Di hari yang sama, Gubernur Koster juga mengadakan pertemuan dengan Menko Kumham-Imipas Yusril Ihza Mahendra untuk membahas peningkatan efektivitas pungutan terhadap wisatawan asing yang masuk ke Bali. Koster menyampaikan pentingnya dukungan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mengoptimalkan pengumpulan Pungutan Wisatawan Asing (PWA), yang selama ini masih belum maksimal.
“Kami hadir menemui Pak Menko Kumham-Imipas untuk memohon dukungan optimalisasi PWA melalui sistem keimigrasian. Respons beliau sangat positif,” ujar Koster dikutip Antara.
Menanggapi usulan tersebut, Menko Yusril menyatakan dukungannya dan berjanji akan segera menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna menindaklanjuti permintaan dari Pemprov Bali. Koordinasi ini diharapkan menghasilkan sistem pemungutan PWA yang lebih terintegrasi dan transparan, sehingga potensi pendapatan daerah dari sektor pariwisata bisa ditingkatkan.
Kedua pertemuan ini berlangsung menjelang penyelenggaraan Forum Internasional CHANDI 2025 di Bali, yang menjadi ajang penting untuk mempromosikan kerja sama global dalam pelestarian budaya dan pembangunan berkelanjutan.
