SETARA Institute Dorong Percepatan Reformasi Polri dan TNI di Era Presiden Prabowo

JAKARTA, ARAHKITA.COM  – Persetujuan Presiden Prabowo atas pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian menjadi langkah penting dalam memperkuat demokrasi Indonesia. Langkah ini dipandang sebagai momentum strategis untuk mengembalikan profesionalitas kepolisian, sekaligus mendorong penyelesaian agenda reformasi sektor keamanan yang melibatkan Polri dan TNI.

Selama ini, berbagai insiden represivitas aparat dalam pengamanan aksi demonstrasi menunjukkan masih kuatnya kultur kekerasan dan praktik impunitas. Kondisi tersebut tidak hanya mencoreng citra kepolisian, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Fenomena munculnya tagar seperti #percumalaporpolisi, #satuharisatuoknum, hingga #noviralnojustice menjadi bukti nyata keresahan masyarakat.

Transformasi Polri, Agenda Mendesak Demokrasi

• Baca juga:

  Penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, Hendardi: Prabowo Menanggung Beban Politik Baru

Menurut studi komprehensif SETARA Institute (2024), terdapat 130 masalah aktual dalam tubuh Polri yang dirangkum menjadi 12 tema utama. Permasalahan tersebut mencakup lemahnya pengawasan, akuntabilitas penggunaan senjata api, integritas dalam penegakan hukum, hingga tata kelola pendidikan kepolisian.

Survei yang melibatkan 167 ahli memperlihatkan kondisi yang mengkhawatirkan:

• Baca juga:

  Presiden Dorong Percepatan Vaksinasi untuk Masyarakat Mobilitas Tinggi

• 61,6% menilai kinerja Polri buruk dalam menjalankan fungsi utama.
• 49,7% menyatakan peran Polri dalam menjaga demokrasi juga buruk.
• 58,7% menilai integritas Polri dalam penegakan hukum rendah.

Data ini menegaskan bahwa transformasi Polri bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.

Empat Pilar Reformasi Polri Versi SETARA

• Baca juga:

  Agar Sejalan dengan Zaman, Indonesia Dorong Percepatan Reformasi UNESCO

Untuk menjawab tantangan tersebut, SETARA Institute merancang kerangka empat pilar transformasi Polri, yakni:

Polri Demokratis-Humanis – menegakkan HAM, memperkuat pengawasan, dan inklusif terhadap kelompok rentan serta ramah gender.

Polri Berintegritas-Antikorupsi – membangun penegakan hukum yang adil, bebas KKN, dan independen.

Polri Proaktif-Modern – profesional, transparan, responsif, serta menjamin rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Polri Presisi-Transformatif – meningkatkan kualitas SDM, memperbaiki sistem pendidikan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Dari kerangka tersebut, SETARA Institute menyusun 12 agenda transformasi tematik, 24 strategi, dan 50 aksi nyata yang diharapkan bisa menjadi panduan resmi menuju kepolisian modern, profesional, dan humanis.

Reformasi Polri dan TNI: Dua Agenda Kembar

SETARA Institute menekankan bahwa reformasi Polri tidak bisa dipisahkan dari reformasi TNI. Keduanya adalah agenda kembar untuk memperkuat supremasi sipil dan menjaga ruang demokrasi.

• Transformasi Polri: memastikan keamanan domestik dikelola oleh institusi sipil yang demokratis, akuntabel, dan menghormati HAM.
• Reformasi TNI: mengembalikan militer pada mandat konstitusional sebagai penjaga pertahanan negara, termasuk menyelesaikan persoalan bisnis militer dan revisi UU Peradilan Militer.

Jalan Menuju Indonesia Emas 2045

Polri yang modern, humanis, dan berintegritas akan menjadi katalisator penting bagi demokrasi dan pembangunan ekonomi nasional. Penegakan hukum yang adil akan memperkuat legitimasi negara hukum sekaligus menjaga kepercayaan publik.

Dengan mempercepat reformasi Polri dan menuntaskan agenda reformasi TNI, Indonesia bisa menata sektor keamanan yang demokratis, profesional, dan berpihak pada rakyat. Langkah ini menjadi bagian penting dari perjalanan menuju Indonesia Emas 2045.