Menteri LH: Tutupan Hutan Minim dan Alih Fungsi Lahan Sebabkan Banjir di Bali

JAKARTA, ARAHKITA.COM - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa minimnya tutupan hutan dan alih fungsi lahan menjadi faktor utama penyebab banjir yang melanda sejumlah wilayah di Bali, termasuk Denpasar, Badung, Gianyar, dan Jembrana.

Dalam kunjungannya ke Tabanan, Sabtu (13/9), Menteri Hanif menyoroti buruknya kondisi tutupan hutan di kawasan hulu, khususnya dari wilayah tengah hingga selatan Bali yang merupakan jalur utama aliran sungai.

“Tutupan hutan di wilayah hulu, terutama dari arah Gunung Batur ke selatan, sangat kecil, hanya sekitar 1.200 hektare dari total 49.000 hektare daerah aliran sungai. Ini sangat minim, sehingga perlu perombakan menyeluruh pada perencanaan lanskap Bali,” jelasnya.

• Baca juga:

  BMKG: Ada 18.503 Sambaran Petir Selama Bencana Banjir di Bali

Menurut dia, kurangnya area hijau berdampak pada minimnya daya resap air, yang diperparah oleh curah hujan ekstrem beberapa waktu terakhir. Banjir besar yang terjadi pada Selasa (9/9) adalah puncak dari akumulasi masalah lingkungan tersebut.

Selain deforestasi, alih fungsi lahan secara masif juga berkontribusi terhadap bencana banjir yang terjadi. Hanif menyebut bahwa pihaknya masih menunggu pemetaan detail dari Pemerintah Provinsi Bali untuk memperkuat pengambilan kebijakan tata ruang.

• Baca juga:

  Menteri LH: Tutupan Hutan Minim dan Alih Fungsi Lahan Sebabkan Banjir di Bali

“Pemerintah pusat akan bergandengan dengan Pemprov Bali dalam penegakan hukum dan penguatan kebijakan lingkungan, termasuk opsi moratorium pembangunan jika diperlukan,” ujar Hanif dikutip Antara.

Ia menambahkan bahwa tingginya populasi di Bali harus diseimbangkan dengan kemampuan lanskap dan daya dukung lingkungan. Jika tidak, risiko bencana ekologis akan semakin meningkat.

• Baca juga:

  Pertemuan Bilateral Indonesia–Norwegia: Perkuat Aksi Atasi Sampah Plastik di COP30

Masalah lainnya yang menjadi perhatian adalah pengelolaan sampah yang belum optimal. Sampah rumah tangga dan limbah plastik disebut menjadi penyebab utama tersumbatnya saluran drainase di wilayah terdampak banjir.

“Beberapa kebijakan provinsi sudah kami pantau, seperti larangan air kemasan, pengurangan plastik sekali pakai, dan pengelolaan sampah dari hulu. Tapi ini butuh dukungan semua pihak, tidak bisa hanya satu arah,” tegas Menteri Hanif.