Kronologi Lengkap Anggota BAIS TNI yang Sempat Diamankan Brimob Saat Demo di Jakarta

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Mabes TNI akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait insiden seorang anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) yang sempat diamankan Brimob saat aksi demonstrasi di Jakarta. Peristiwa itu sempat menimbulkan spekulasi liar di media sosial karena beredar narasi yang menyebut TNI menjadi provokator dalam aksi tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI (Kapuspen TNI), Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menegaskan bahwa keberadaan anggota BAIS di lokasi demonstrasi merupakan bagian dari tugas intelijen.

“Anggota BAIS TNI memang ditugaskan untuk melakukan deteksi dini serta pencegahan dini terhadap potensi ancaman. Jadi kehadiran mereka di lapangan adalah bagian dari tugas resmi, bukan untuk ikut serta dalam aksi,” jelas Freddy dalam konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (5/9/2025).

Kronologi Kejadian

Insiden itu terjadi pada Kamis (28/8/2025) malam ketika massa aksi bentrok dengan pasukan Brimob di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bentrokan membuat massa terpencar hingga ke wilayah Pejompongan dan Bendungan Hilir.

Mayor SS, anggota BAIS yang bertugas, saat itu mengikuti pergerakan Brimob untuk memantau situasi. Sekitar pukul 23.25 WIB, ia bersama rekannya berada di area pom bensin. Namun, keduanya terpisah sekitar 50 meter akibat asap gas air mata.

Dalam situasi itu, Mayor SS diamankan oleh seorang anggota Brimob. Terjadi percakapan singkat, di mana Brimob menuduhnya ikut aksi demo. Mayor SS menegaskan bahwa dirinya sedang bertugas sebagai intelijen TNI. Meski sudah menunjukkan kartu anggota, Brimob tersebut sempat memfoto identitas dan wajahnya sebelum akhirnya melepas Mayor SS.

Foto Identitas Beredar di Medsos

Tak lama kemudian, foto Mayor SS berikut kartu identitasnya tersebar di media sosial dengan narasi yang menyudutkan TNI sebagai provokator aksi anarkis. Freddy menyesalkan hal tersebut dan mengingatkan publik agar lebih bijak menyaring informasi.

“Penyebaran foto itu bisa menimbulkan salah paham dan memicu gesekan antarinstansi. Kami berharap masyarakat tidak mudah termakan isu hoaks,” tegas Freddy.

Tanggapan Wakil Panglima TNI

Wakil Panglima TNI, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, juga angkat bicara. Ia menilai seharusnya identitas anggota intelijen tidak dibuka ke publik.

“Kalau seorang intelijen ditangkap, mestinya tidak diumumkan begitu saja. Karena sifat kerja intelijen memang menyamar untuk mengumpulkan informasi,” kata Tandyo di Gedung DPR, Jakarta Pusat dikutip Antara.

Menurutnya, wajar bila anggota intelijen berada di tengah massa aksi karena metode kerja mereka menuntut untuk menyatu dengan situasi lapangan.

Ia juga meminta, bila ada pihak yang menemukan hal mencurigakan, sebaiknya dikonfirmasi langsung kepada instansi terkait agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.