Protes Buruh Memuncak, Prabowo Setujui Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Aksi unjuk rasa buruh di depan kompleks parlemen akhirnya mendapat jawaban dari Istana. Presiden Prabowo Subianto resmi menyetujui pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh serta Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Kedua lembaga ini sebelumnya pernah dijanjikan Prabowo saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei 2025.

“Kami ingin menyampaikan bahwa Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh sudah disetujui serta ditandatangani Bapak Presiden,” kata Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (28/8/2025) malam.

Pras menambahkan, dalam waktu dekat pemerintah akan menggelar rapat bersama Kementerian Ketenagakerjaan, konfederasi serikat buruh, serta asosiasi pengusaha seperti Apindo dan Kadin Indonesia. Pertemuan ini akan membahas struktur organisasi dan mekanisme kerja kedua lembaga tersebut agar dapat segera beroperasi.

• Baca juga:

  Tom Lembong Laporkan Tiga Hakim ke MA Usai Terima Abolisi Presiden

Dari Jalan ke Kebijakan

Satgas PHK merupakan salah satu dari enam tuntutan utama yang dibawa buruh dalam demonstrasi Kamis siang (28/8/2025).

• Baca juga:

  Protes Buruh Memuncak, Prabowo Setujui Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, menyebut enam tuntutan itu mencakup:

1. Menghapus sistem outsourcing dan menolak upah murah.

• Baca juga:

  Prabowo Segera Umumkan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satgas Pencegahan PHK

2. Menghentikan gelombang PHK dan segera membentuk Satgas PHK.

3. Melakukan reformasi pajak perburuhan.

4. Mengesahkan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law Cipta Kerja.

5. Mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai langkah pemberantasan korupsi.

6. Mendesain ulang sistem Pemilu 2029 agar menghasilkan pemimpin yang bersih.

Dengan disetujuinya Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh, sebagian tuntutan buruh kini bertransformasi menjadi agenda resmi pemerintah.

Janji May Day yang Jadi Kenyataan

Saat perayaan May Day 2025, Prabowo sempat menegaskan komitmennya di hadapan ribuan buruh. Ia menyebut pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai “hadiah” untuk pekerja. Dewan ini nantinya akan memberi masukan langsung kepada Presiden terkait kebijakan dan regulasi ketenagakerjaan yang dianggap merugikan buruh.

“Sebagai hadiah untuk kaum buruh, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” kata Prabowo kala itu dikutip Antara.

Struktur dewan akan melibatkan tokoh-tokoh buruh dari berbagai daerah, sementara Satgas PHK difokuskan untuk mencegah pemutusan hubungan kerja sepihak yang kerap terjadi.

Langkah Presiden kali ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa suara buruh tak lagi berhenti di jalanan, melainkan mulai diterjemahkan dalam bentuk kebijakan nyata dari pemerintah.