-
-
-
Loading
Loading
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. (Antaranews)
JAKARTA, ARAHKITA.COM - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan bahwa klarifikasi dari Rektor UGM, Prof. Dr. Ova Emilia, yang menyatakan bahwa Jokowi merupakan lulusan sah UGM pada 5 November 1985 dan diwisuda pada 19 November 1985, harus dipandang dalam kerangka akademik.
Ia menegaskan bahwa seluruh dokumen akademik milik Presiden Jokowi dinyatakan autentik oleh pihak kampus.
Menurut Hetifah, kredibilitas akademik adalah hal yang harus dijaga secara institusional. Karena itu, Komisi X mendorong publik untuk menjadikan pernyataan resmi UGM sebagai sumber utama informasi, bukan spekulasi tanpa dasar.
Ia juga menyebut klarifikasi ini sebagai momentum penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pendidikan tinggi di Indonesia. Penjelasan terbuka dari perguruan tinggi, menurutnya, mencerminkan transparansi dan akuntabilitas yang perlu dikedepankan.
“Kita harus menempatkan penjelasan ini sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas perguruan tinggi,” kata dia menegaskan.
Hetifah menyampaikan bahwa kasus tersebut merupakan pembelajaran berharga bagi dunia pendidikan nasional. Menurut dia, pengelolaan arsip akademik yang rapi, terbuka, dan dapat diakses publik merupakan prasyarat penting bagi sistem pendidikan yang kredibel dan berdaya saing.
Di masa mendatang, ujarnya melanjutkan, Komisi X DPR RI mendorong publik dan pemangku kepentingan untuk merujuk pada keterangan resmi universitas ketika menyikapi isu-isu serupa. Dengan demikian, perdebatan dapat diarahkan pada standar akademik dan mutu institusional, bukan spekulasi.
“Dengan demikian, klarifikasi mengenai kelulusan tersebut bukan hanya menjawab keraguan publik, tetapi juga mempertegas komitmen untuk memperkuat tata kelola pendidikan yang berintegritas,” ucap Hetifah.
