Usulan Kartu Janda Jakarta Mengemuka, Fraksi Gerindra Dorong Program Perlindungan Sosial Baru

JAKARTA, ARAHKITA.COM – Gagasan peluncuran Kartu Janda Jakarta (KJJ) mencuat dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta yang digelar Senin (21/7/2025). Usulan ini disampaikan oleh Fraksi Partai Gerindra sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang diterima selama masa reses.

Anggota Fraksi Gerindra, Jamilah Abdul Gani, menyampaikan bahwa KJJ dirancang sebagai bentuk perlindungan sosial bagi perempuan berstatus janda yang berada dalam kondisi rentan secara ekonomi. Program ini menyasar perempuan usia 45 hingga 60 tahun yang tidak bekerja, berperan sebagai ibu rumah tangga, ditinggal wafat oleh suami, dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Kami meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan penerbitan program Kartu Janda Jakarta. Ini adalah respons terhadap aspirasi nyata warga yang kami temui saat reses,” ujar Jamilah dalam penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025.

Ia menekankan bahwa KJJ diharapkan menjadi instrumen kebijakan sosial yang responsif terhadap kerentanan perempuan, terutama mereka yang kehilangan tulang punggung keluarga.

Usulan ini juga mendapat perhatian dari Fraksi PAN. Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Bambang Kusumanto, menyebut ide tersebut sebagai “gagasan menarik” dan menyatakan dukungan pribadi terhadap inisiatif KJJ.

“Tadi kita mendengar satu usulan yang sangat menarik, yaitu tentang Kartu Janda Jakarta. Saya pribadi menyambut baik ide ini,” katanya dikutip Antara.

Sementara itu, hingga rapat paripurna berakhir, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir dalam forum tersebut belum memberikan tanggapan langsung atas usulan KJJ dari Fraksi Gerindra.